Dinas Lingkungan Klaim Kualitas Udara di DKI Jakarta Sejak 2012-2021 Terus Membaik

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan kualitas udara Jakarta sejak 2012 hingga 2021 terus membaik secara signifikan.

Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusiono Anwar mengklaim, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) DKI Jakarta sepanjang Januari-Desember 2021, tidak mengalami satu haripun kondisi sangat tidak sehat.

"Dalam pemantauan yang kami lakukan terhadap berbagai parameter dari bulan Januari sampai Desember 2021 ini dominasinya adalah di warna biru, yaitu kondisinya sedang. Artinya aman untuk melakukan aktivitas di luar ruangan," kata Yusiono saat diskusi di Jakarta, Antara, Kamis, 30 Desember. 

Kondisi sedang ini masih lebih rendah dibanding dengan kualitas pencemaran udara pada 2020 dengan 244 hari pencemaran kategori sedang, 90 hari kategori tidak sehat, 29 hari kondisi baik. Namun ada tiga hari kondisi pencemaran sangat tidak sehat.

"Tapi trennya menurun dari tahun ke tahun untuk hari yang tidak sehat dan sangat tidak sehat, terlebih pada 2021 untuk kategori tidak sehat sebanyak 151 hari dan sangat tidak sehat sepanjang 116 hari, namun tanpa hari sangat tidak sehat," katanya.

Untuk sumber pencemaran udara, Yusiono menyebutkan, dari enam parameter yang dihitung, yakni sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), karbon monoksida (CO), particular meter ukuran 10 mikron (PM10), particular meter ukuran 2,5 mikron (PM2,5) dan black carbon (BC), lima di antaranya bersumber dari transportasi.

Sedangkan industri manufaktur menyebabkan pencemaran tertinggi pada sulfur dioksida.

Untuk perbaikan kualitas udara, kata Yusiono, didukung dengan terbitnya Perda 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Kualitas Udara, Pergub 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Ingub 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara hingga Pergub 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Pengamat tata kota dan lingkungan Nirwono Joga menyambut baik tren membaiknya kualitas udara di Jakarta. Namun dia menekankan Jakarta perlu memiliki peta jalan (road map) dan rencana induk untuk membuat kota bebas dari polusi.

Nirwono menyebutkan, untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta, maka sumber polusi udara harus dibenahi.

"Dengan hasil riset yang menyebutkan sumber polusi utama adalah transportasi, tak ada pilihan kita harus fokus untuk menangani sumber polutan udara dengan mengembangkan transportasi dengan pengembangan lokasi transit," katanya.

Kemudian, mendorong peralihan gaya hidup masyarakat mulai penggunaan transportasi umum hingga beraktivitas dengan menggunakan kendaraan atau cara rendah emisi (berjalan atau bersepeda) serta mengoptimalkan penghijauan seperti menanam pohon besar dan menambah RTH baru.

Lalu pengembangan kawasan yang membatasi pergerakan kendaraan bermotor di pusat perkotaan (Kota Tua, Ancol, Monas, GBK, Kemayoran TMII) dan pemukiman (Menteng, Kebayoran Baru, Pondok Indah, PIK dan Kelapa Gading).

Kemudian mengharmonisasi Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (Perpres 60/2020) dan rencana induk transportasi Jakarta (Perpres 55/2018).

Kemudian menyelesaikan pekerjaan rumah, yakni menerapkan jalan berbayar elektronik, memperluas ganjil-genap, parkir progresif, melakukan uji emisi, mengembangkan kendaraan ramah lingkungan dan pertemuan kantong parkir di simpul terminal/stasiun/halte.

Untuk memaksimalkan penghijauan, Nirwono mengusulkan saat pembuatan dokumen seperti perpanjang STNK, pembuatan Akta Kelahiran, hingga pembuatan surat nikah diwajibkan untuk membeli, menyumbang atau menanam pohon.

"Tentu ini perlu rencana induk penanaman pohon sehingga jika ada program seperti ini masyarakat tahu mereka menanam atau menyumbang pohon jenis apa dan di mana ditanamnya sehingga target pertambahan pohon 10 juta pada 2030 bisa tercapai," tuturnya.