JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan kerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam hal pendistribusian alat-alat kontrasepsi dan makanan bernutrisi bagi ibu hamil dan bayi hingga ke pelosok. Kerja sama ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen di 2024.
Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan bahwa kecepatan adalah kunci sukses untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan birokrasi yang ada dalam program penurunan stunting di Indonesia. Karena itu, pihaknya berkerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk memangkas birokrasi yang panjang untuk percepatan pelakasanaan program.
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa untuk menghidari stunting waktu yang dibutuhkan hanya selama 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Setelah 1.000 HPK maka status kesehatan bayi tersebut sudah tidak dapat dikoreksi lagi.
"Inilah optimisme bahwa ke depan mudah-mudahan kita bisa bersama memberikan pelayanan terbaik untuk keluarga, pasangan usia subur dan ada baduta, balita, lansia, remaja itu semua jadi sasaran kita dan tentu PT Pos sudah berdiri sejak 275 tahun masih zaman Belanda. Maka dari itu saya percaya secara infrastruktur PT Pos ini luar biasa," tuturnya, dikutip dari YouTube BKKBN, Jumat, 17 Desember.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Seru, Sosialisasi Cegah Stunting Melalui Gowes Tour Jarak Jauh Jakarta - Bogor - Bandung
11 Desember 2021, 22:45
Dokter Hasto berharap kerja sama BKKBN dengan PT Pos Indonesia maka bisa mengatasi kendala pendistribusian alat kontrasepsi maupun makanan bernutrisi bagi ibu hamil dan bayi di pelosok negeri apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Karena, PT Pos memiliki jumlah agen pos yang besar.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penuh program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) BKKBN.
Faizal mengatakan bahwa PT Pos Indonesia mempunyai 4 portofolio bisnis yakni layanan kurir, layanan logistik, cash distribution dan layanan properti. Menurut dia, layanan properti selama ini dilakukan dengan memanfaatkan kantor pos menjadi sebuah warehouse. Layanan ini juga digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk menyalurkan makanan tambahan bagi ibu hamil.
Lebih lanjut, Faizal mengatakan bahwa portofolio tersebut bisa diakses di 4.800 kantor pos yang tersebar di kecamatan. Kantor Pos juga memiliki 92.000 agen pos yang bisa membantu mengakses sampai ke desa-desa. Apalagi, jumlah agen pos lebih besar dari jumlah desa yang ada sekitar 74.000.
"Jadi kira-kira itulah empat portofolio dan sebaran pos coverage PT Pos di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan dalam kerja sama dengan BKKBN. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan BKKBN kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Insyaallah kami komit untuk membantu sepenuhnya program program BKKBN," tuturnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #pilkada jakarta #judi online #gunung lewotobi laki lakiPopuler
