Pemerintah Sebut Kunci Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia Perlu Keterlibatan Lintas Sektor

JAKARTA - Deputi Bidang Pembangunan Manusia Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi mengatakan bahwa upaya percepatan penurunan stunting dapat dilakukan dengan melibatkan banyak sektor internal pemerintah. Bahkan di tingkat pusat kolaborasi melibatkan kerja sama lintas kementerian koordinator.

“Percepatan penurunan stunting juga perlu melibatkan lembaga nonpemerintah, seperti akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, serta lembaga swadaya masyarakat dan juga media,” ujarnya dalam dalam forum diskusi BKKBN yang disiarkan secara virtual, Rabu, 15 Desember.

Menurut Hadi , strategi merangkul berbagai pihak telah dipayungi oleh Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 72 Tahun 2021 yang sudah memberikan dasar bagi penguatan koordinasi pelaksanaan program mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi.

“Dengan pertimbangan banyaknya sektor yang terlibat, serta untuk menciptakan koordinasi yang kuat dalam program, maka koordinasi percepatan penurunan stunting langsung berada di bawah komando Wakil Presiden,” tuturnya.

Hadi menambahkan, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota koordinasi percepatan penurunan stunting didorong berada langsung di bawah kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Adapun dalam perencanaan dan penganggaran, dia mengungkapkan jika Bappenas bersama Kementerian Keuangan telah sepakat untuk mendukung intervensi biaya yang dibutuhkan.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan VOI sebelumnya, Wakil Presiden (Wakil Presiden) Ma'ruf Amin mengatakan bahwa saat ini prevalensi stunting di Indonesia masih tercatat sekitar 27 persen. Padahal, pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa berada di level 14 persen pada 2024 mendatang.

“Artinya, kita hanya punya waktu kurang dari tiga tahun. Ini merupakan target yang cukup ambisius dan tantangan besar yang harus kita hadapi bersama,” kata dia.