PPKM Level 3 Batal, Pimpinan DPR: Pemerintah Bukan Lalai, Tapi Hati-hati

JAKARTA - Pimpinan DPR mendukung pemerintah terkait keputusan membatalkan penerapan PPKM Level 3 pada hari libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, apa yang disampaikan pemerintah tentang pembatalan PPKM Level 3 tentunya sudah melalui kajian matang dan pemantauan laju COVID-19 yang intensif dari hari ke hari.

"Dan juga selain memantau masuknya varian baru dari negara luar kita lihat perkembangan dari hari ke hari, bahwa terjadi penurunan sebenarnya dengan laju COVID-19," ujar Dasco di Gedung DPR, Selasa, 7 Desember.

Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu, pemerintah bukannya lalai dalam mengantisipasi COVID-19 terutamanya munculnya varian baru Omicron. Hanya saja, kata Dasco, penuh pertimbangan dalam setiap keputusan dan harus berdasarkan kajian.

"Jadi bukannya lalai tapi kemudian memang kehati-hatian yang sudah diambil pemerintah. Kemudian ada kajian ulang sehingga diputuskan lah seperti yang diputuskan saat ini," jelas Dasco.

Dasco menganggap bahwa apa yang disampaikan pemerintah adalah soal fleksibilitas tentang PPKM.

"Dan harus demikian, harus dikaji matang dan memang apa yang mesti diambil keputusannya pada saat yamg tepat itulah yang memang diperlukan oleh kita," tandas Dasco.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mengungkapkan, dari hasil rapat terbatas di Istana, pemerintah melihat situasi COVID-19 masih cukup terkendali, sehingga PPKM level 3 tidak perlu diterapkan.

Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan melakukan rapat dengan para kepala daerah untuk membahas mengenai antisipasi libur Natal dan tahun baru.

"Kita melihat dari hasil rapat terbatas kemarin di Istana, berbagai masukan menunjukkan bahwa situasi relatif landai, kita kan lihat angka-angka status konfirmasi kan relatif rendah dibanding dulu yang puluhan ribu bahkan kemarin kalau enggak salah ada seratus berapa gitu ya. Dan salah satu, termasuk yang who level yang satu low rendah enggak banyak negara yang rendah itu," ujar Tito di Gedung DPR, Selasa, 7 Desember.