CIREBON - Partai Gelora mengusulkan agar sistem parliamentary threshold dihilangkan dari pemilihan umum (pemilu), agar keterwakilan rakyat di parlemen bisa maksimal.
"Sistem 'parliamentary threshold' membuat tingkat keterwakilan rakyat di DPR sangat rendah, untuk itu perlu dihilangkan," kata Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, di Cirebon, Jawa Barat dikutip Antara, Senin, 29 November.
Menurutnya, sistem itu membuat banyak suara tidak terwakili, karena partai politik tidak mempunyai wakil di DPR.
Bahkan, suara yang didapat wakil rakyat yang terpilih duduk di Senayan jumlahnya terlalu sedikit dibanding suara tidak sah, suara partai yang tidak lolos parliamentary threshold dan lainnya.
Menurutnya, dari total penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa hanya 200-an juta yang mempunyai hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).
"Dari jumlah warga yang masuk DPT, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu hanya mencapai 70 persen hingga 80 persen saja," ujarnya.
BACA JUGA:
Selain itu, adanya suara tidak sah dan suara partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold membuat suara sah yang mewakili rakyat di DPR semakin menurun.
"Kalau suara tidak sah dan suara partai yang tidak lolos 'parliamentary threshold' disebut diskon, lebih besar diskonnya dibanding jumlah suara sah yang masuk DPR," katanya.
Anis menyampaikan, hal tersebut membuat tingkat keterwakilan masyarakat di lembaga legislatif berpotensi sangat rendah.
Karenanya, pihaknya mengusulkan agar parliamentary threshold dihapus dari pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #timnas indonesiaPopuler
Terkait
