Di Depan Aktivis, KPK: Korupsi Masih Jadi Bisul Keuangan Daerah dan Negara, Kalau Bukan Kita yang Peduli, Siapa Lagi?
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Foto; Dok KPK)

Bagikan:

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta semua pihak bergerak melawan praktik rasuah di Tanah Air. Apalagi, Indonesia masih berada dalam kategori negara korup.

Hal ini disampaikannya saat berdialog dengan 30 aktivis dan pegiat di bidang sumber daya alam; pegiat perlindungan masyarakat adat, demokrasi; dan pegiat hak asasi manusia dan perempuan di Jayapura pada Minggu, 21 November.

"KPK dalam pelaksanaan tugasnya selalu mengajak seluruh elemen bangsa untuk mari kita bersama-sama perbaiki bangsa dan negara kita. Kita masih terpuruk karena korupsi," kata Alexander dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Senin, 22 November.

Ia memaparkan Indonesia masuk dalam kategori negara korup karena Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2020 lalu berada di skor 37 dan duduk di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei.

Masalah ini kemudian membuat masyarakat Indonesia belum sejahtera meski punya banyak potensi termasuk dari sumber daya alam.

"Korupsi masih menjadi bisul dalam pengelolaan sumber daya alam maupun pengelolaan keuangan. Baik keuangan daerah maupun keuangan negara. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi," tegas Alexander.

Atas alasan inilah, KPK mengajak semua pihak termasuk para aktivis yang hadir untuk mengawasi penyelenggara negara di wilayah mereka masing-masing. Alexander bilang, hal ini perlu dilakukan karena komisi antirasuah juga punya keterbatasan dalam melakukan pengawasan.

"Jangan sampai para pejabat negara tersebut merasa tidak ada yang mengawasi. Maka, mari kita bersama-sama lakukan yang terbaik setidaknya di daerah di mana kita tinggal," ungkapnya.

Lebih lanjut, Alexander juga meminta para aktivis bersama organisasinya menjalankan peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat sehingga kekayaan alam yang melimpah bisa dinikmati masyarakat setempat.

"Kalau tidak diberdayakan, maka masyarakat setempat hanya menjadi penonton. Ketika alamnya dieksploitasi, masyarakat hanya akan menderita banjir," jelasnya.

Terakhir, sebelum menutup pernyataannya ia juga mengatakan pendidikan masyarakat sekitar harus diperhatikan. Namun, pendidikan ini tetap harus menyinggung soal integritas untuk menutup celah praktik korupsi.

"Kita ingin anak-anak didik kita untuk menjadi generasi yang berintegritas. Ketika masuk dunia kerja, tidak ingin korupsi," pungkasnya.