<i>Dear</i> Firli Bahuri, Apakah Tembak Laser 'Berani Jujur Pecat' Mengganggu Investigasi KPK?
Rian Ernest (Foto: Tangkap Layar Cokto TV)

Bagikan:

JAKARTA - Politikus PSI Rian Ernest melontarkan kritik terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kritik ini berangkat dari laporan yang dilayangkan KPK kepada Greenpeace Indonesia menyusul aksi tembak laser beberapa waktu lalu.

Menurut Rian Ernest, Firli Bahuri sebagai orang nomor satu di KPK lupa, lembaga tersebut dibangun dari semangat rakyat yang muak dengan praktik korupsi di tanah air.

Masih ingat episode panjang Cicak Vs Buaya yang menyita perhatian publik pada 2009 silam. Rakyat bahu membahu memberikan dukungan moril kepada KPK agar terus bekerja memberantas korupsi.

"Teman-teman ini sejatinya mengusung amanat rakyat (memberantas korupsi). Semangat mereka memberantas korupsi terwujud dalam aksi suara dan tindakan mereka yang terus-menerus memberi kritik kepada KPK (tembak laser misalnya). Kritik para aktivis karena mereka sayang, karena mereka menitipkan harapan pada KPK. Karena sejarah KPK adalah sejarah rakyat yang muak dengan tingkah pejabat yang korup yang menggunakan jabatannya untuk cari keuntungan pribadi," tegas Rian Ernest melalui kanal Youtube CokroTV dikutip VOI, Jumat, 23 Juli. 

Dalam bingkai itulah, Greenpeace Indonesia 'berani' menembakan laser ke Gedung KPK. Isi kritik Greenpeace pun beragam. Misalnya, 'berani jujur pecat,' dan 'rakyat sudah mual.' 

Terbukti, kritik ini mendapatkan atensi publik dan ramai diberitakan media massa. Terlepas dari masalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menggugurkan 75 pegawai sebagai dasar kritikan Greenpeace, menurut Rian Ernest, apakah bijak KPK memproses tembak laser ke Polres Metro Jakarta Selatan? 

Padahal sebelumnya, KPK justru mengapresiasi tembak laser sebagai bentuk dukungan dalam pemberantasan korupsi.

"Apakah penembakan laser merugikan keuangan negara? Mengganggu investigasi?  Mengganggu pengejaran buron? Mengganggu pencegahan korupsi? Ada angin apa sebenarnya Pak Firli,?" tanya Rian Ernest. 

Dengan laporan ini, justru merugikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara tata negara menaungi KPK sebagai eksekutif. Belum lagi narasi negatif yang berkembang di media sosial mengenai represi dan otoriter. 

"Akan semakin tegas bila KPK membuat laporan polisi itu. Semoga anda (Firli Bahuri) bisa mempertimbangkan kembali laporan KPK. Saya ingin agar KPK tidak makin jauh, tidak makin berjarak dengan rakyat," demikian Rian Ernest.