PDIP: Kalau Menteri Mau Maju Capres, Dia Punya Kinerja yang Bagus!

JAKARTA - Anggota DPR Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira, mengklarifikasi soal kritik rekan separtainya Said Abdullah yang menyebut ada menteri ekonomi sibuk pencapresan. Menurutnya, apa yang disampaikan Said adalah bukti pengawasan yang dilakukan DPR agar menteri tetap fokus bekerja.

"DPR kan fungsi pengawasan jadi ya kalau Pak Said menyampaikan itu sebagai menteri ya fokus ke kerja nya dong," ujar Andreas di Gedung DPR, Kamis, 11 November.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, tidak ada larangan soal sosialisasi menteri ingin nyapres selama yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas negara. Perlu diingat, kata dia, bahwa menteri adalah pembantu presiden yang kinerjanya dinilai dan diawasi DPR.

"DPR melakukan pengawasan, tidak ada mempersoalkan menteri kampanye atau melakukan tebar pesona. Selama kinerja menteri tetap bagus tentu dia akan bekerja serius untuk menunjukkan kalau dia mau jadi capres. Logikanya kalau dia mau jadi capres dia harus tunjukkan kinerja yang bagus dan itu menguntungkan pemerintahan," jelas Andreas.

"Kalau manfaatkan untuk kampanye itu negatif efek. Saya sih lihat biasa biasa aja. Kalau gunakan fasilitas negara pasti salah," sambungnya.

Justru, Andreas memandang apabila menteri berkeinginan maju maka harus menunjukkan performa yang baik.

"Seharusnya menteri kalau dia punya keinginan untuk menjadi calon kandidat kedepan mestinya dia harus menunjukkan perform yang baik bagus sana untuk pemerintahan. Kan sudah ada aturannya kita awasi, tapi kalau selama ini menggunakan fasilitas negara pasti korupsi," kata Ketua DPP PDIP itu.

Menyangkut ada gambar menteri yang terpampang di mesin ATM Himbara, Andreas mengatakan bukan persoalan baik atau buruk sebagai menteri. Tapi terpenting adalah apakah yang bersangkutan melanggar peraturan atau tidak. Bahkan, kata dia, Presiden pun OK saja.

"Kan dia pembantu presiden kalau performnya bagus, kan bagus aja pemerintah. Jadi kalau mau maju harus tunjukkan perform yang baik," tandas Andreas.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah, menyindir menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlalu sibuk mengurusi pencapresan. Bahkan, ada menteri yang wajahnya disebut nampang di ATM bank.

"Saya menemukan konflik kepentingan, seorang menteri bidang ekonomi memasang video dirinya di layar ATM bank Himbara, saya kira ini tidak elok," kata Said kepada wartawan, Selasa, 9 November.

Said Abdullah menyebut harusnya wajah Presiden Jokowi yang dipajang di ATM bank Himbara. Jika seorang menteri yang nampang, dia menyebut itu sarat konflik kepentingan.

"Sudah sepantasnya bila yang dipasang di layar ATM adalah Presiden Joko Widodo, bukan dirinya. Sebab, dia hanya pembantu presiden. Ini sekadar contoh kecil konflik kepentingan itu," kata Said.

Adapun para menteri yang mengurusi ekonomi negara adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut BInsar Pandjaitan