Komisi I DPR: Jenderal Andika Perkasa Banyak Paparkan Strategi untuk Isu Papua 

JAKARTA - DPR lewat paripurna telah mengesahkan persetujuan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. 

Kini Jenderal Andika Perkasa tinggal menunggu waktu untuk dilantik Presiden Joko Widodo agar resmi menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Andika bakal mengemban jabatan tersebut hingga Desember 2022.

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Laksono optimis Jenderal Perkasa Andika dapat menjalankan tugasnya dengan baik meski hanya akan bertugas selama 13 bulan.

"Walaupun banyak yang mempertanyakan karena masa dinasnya tinggal 13 bulan lagi, akan tetapi bukan berarti Jenderal Andika Perkasa tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya," ujar Dave dalam diskusi 4 Pilar MPR di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin, 8 November.

Dave mengungkapkan, saat uji kelayakan, Jenderal Andika Perkasa memaparkan visi misinya yang berjudul “TNI adalah Kita” Menurutnya, itu merupakan judul yang sederhana tetapi memiliki makna yang dalam dan juga nilai yang luas. Andika, kata dia, juga banyak membahas tentang isu Papua bahkan hingga melebihi waktu yang diberikan.

Menurut pemaparan Andika Perkasa, Indonesia harus tetap bersiap mengenai eskalasi di Papua, sehingga pendekatan militer diperlukan karena tingginya ancaman dan potensi serangan.

“Berarti masih ada yang mensuplai senjata, peluru dan juga termasuk suplai dana dan juga mereka yang mensuplai itu semua juga berasal dari dalam juga. Jadi, ada juga yang tingginya kasus korupsi digunakan juga untuk membiayai pertempuran di Papua dan itu membuat permasalahan ini berlarut-larut tak ada hentinya,” terang Dave.

Karena itu, jelas politikus Partai Golkar ini, yang menjadi salah satu kebijakan Andika adalah melakukan penempatan prajurit untuk pengisian pos militer seperti Koramil, Kodam, Kodim, Korem dan juga menyiapkan satgas di sana. 

Hal itu tetap harus dilakukan, karena masih ada kekurangan, belum lagi pangkalan pangkalan Angkatan Laut (AL) dan juga pangkalan Udara (AU) yang masih banyak kekosongan.

“Jadi penambahan prajurit di sana bukan berarti otomatis itu hanya penebalan pasukan untuk memerangi rakyat, tetapi memang kebutuhan itu masih banyak, masih kosong,” imbuhnya.

Dave menambahkan, semestinya bukan hanya penempatan personel, tapi juga harus memanfaatkan teknologi yang sekarang dimiliki di Papua. Seperti misalnya dengan memanfaatkan drone yang teknologinya pada hari ini kian canggih. Banyak juga drone hasil karya anak bangsa dengan berbagai kemampuan, termasuk senjata.

“Nah, itulah yang kita harus kembangkan sehingga untuk mengatasi kekosongan peralatan tempur kita, kita harus meningkatkan kemampuan kita kemampuan SDM kita, harus kita harus berani investasi juga di riset and development, sehingga kemampuan TNI itu ya udah bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada,” pungkasnya.