Tarif Swab PCR Memang Harus Dievaluasi Berkala Demi Cegah Pebisnis Bermain

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengevaluasi tarif tes swab Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) secara berkala untuk menutup masuknya kepentingan bisnis yang dapat merugikan masyarakat.

"Perlu komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk memonitor dan mengevaluasi tarif tes swab RT-PCR secara berkala atau periodik. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mencegah, sekaligus menutup potensi masuknya kepentingan bisnis yang bisa merugikan masyarakat," jelas Bamsoet panggilan akrab Bambang Soesatyo dalam siaran pers di Jakarta, Senin 8 November.

Bamsoet meminta Kemenkes bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengevaluasi tarif PCR dapat mempertimbangkan kondisi yang ada dan kemampuan daya beli masyarakat sehingga tes PCR dapat terjangkau.

Dia meminta pemerintah untuk dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kepada setiap pelaku usaha yang membidangi sektor kesehatan, khususnya pelayanan tes COVID-19, terkait proses evaluasi yang dilakukan.

Pelaku usaha harus memahami evaluasi yang dilakukan pemerintah merupakan standar dalam penentuan harga suatu produk maupun layanan untuk menjamin kepastian harga bagi masyarakat, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pemeriksaan sesuai dengan harga yang seharusnya dibayarkan.

Sebeliumnya Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah secara berkala melakukan evaluasi tarif tes usap berbasis real time polymerase chain reaction (RT-PCR).

“Kami secara berkala bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan evaluasi terhadap tarif pemeriksaan, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Proses evaluasi merupakan standar yang kami lakukan dalam penentuan harga suatu produk maupun layanan," katanya, Minggu, 7 November.

Menurut Nadia kebijakan itu dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemeriksaan sesuai dengan harga yang seharusnya dibayarkan.

Evaluasi terhadap tarif pemeriksaan RT-PCR oleh Kementerian Kesehatan bersama BPKP sudah dilakukan sebanyak tiga kali, kata Nadia.

Pertama pada tanggal 5 Oktober 2020 ditetapkan pemeriksaan RT PCR Rp900 ribu. Kedua, pada tanggal 16 Agustus 2021 ditetapkan pemeriksaan RT PCR RP495 ribu untuk Pulau Jawa dan Bali serta Rp525 ribu untuk di luar pulau Jawa dan Bali.

Terakhir pada tanggal 27 Oktober 2021, pemerintah kembali menetapkan tarif PCR Rp275 ribu untuk pulau Jawa dan Bali dan Rp300 ribu untuk di luar pulau Jawa dan Bali.

“Saya tegaskan sekali lagi, dalam menentukan harga RT- PCR, Kementerian Kesehatan (Dirjen Yankes) tidak berdiri sendiri, namun dilakukan bersama dengan BPKP. Proses evaluasi harga ini tentunya dilakukan untu