Berseragam Hijau Ala TNI saat <i>Fit and Proper Test</i> Jenderal Andika, Komisi I Dinilai Harusnya Jaga Marwah DPR
FOTO VIA ANTARA

Bagikan:

JAKARTA -  Pimpinan dan anggota Komisi I DPR kompak mengenakan kostum ala militer saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Sabtu, 6 November.

Kompaknya Komisi I DPR mengenakan seragam lapangan dengan warna hijau khas Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu disorot publik. Lantaran, komisi pertahanan dianggap seperti personeel angkatan darat (AD). Padahal, DPR merupakan representasi sipil.

Kritikan tersebut terpantau dalam komentar di akun Twitter milik Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Meutya sebelumnya memposting ucapan selamat kepada Jenderal Andika yang telah lolos fit and proper test, lengkap dengan foto bersama.

Menanggapi itu, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyangkan penggunaan kostum ala militer mengingat DPR adalah lembaga politik representasi sipil.

Menurut Jamiluddin, tak sepatutnya Komisi I DPR dalam acara resmi di gedung parlemen mengenakan kostum militer.

Selain itu, kata dia, kesan menghormati dan empati terhadap Andika Perkasa juga tidak beralasan. Sebab, dalam pertemuan tersebut agendanya ialah fit and proper test, di mana Komisi I harus menguji kepatutan dan kelayakan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.

Karena itu, Anggota Komisi I harusnya mengenakan simbol-simbol DPR, bukan militer.

"Marwah DPR RI sudah tidak dijaga ketika uji kepatutan dan kelayakan selesai. Anggota Komisi I berlomba-lomba ingin selfi bersama Andika Perkasa. Perilaku seperti ini sangat tidak pantas bila dilihat dari fungsi DPR RI, khususnya fungsi pengawasan," ujar Jamiluddin kepada VOI, Minggu, 7 November. 

Terkesan bukan melakukan uji kepatutan dan kelayakan, Jamiluddin menilai, justru anggota dewan di Komisi I DPR terlihat sedang bertemu fans berat, sehingga berlomba-lomba minta foto bersama.

"Jadi anggota Komisi I tampaknya larut dan menyatu dengan Andika Perkasa. Sekat-sekat yang seharusnya ada dalam uji kepatutan dan kelayakan hilang dengan sendirinya," jelas Jamiluddin.

Karena itu, kata Jamiluddin, patut dipertanyakan kesungguhan anggota Komisi I dalam melakukan fit and proper test calon Panglima TNI. Karena terkesan seperti 'temu fans' daripada melakukan uji kepatutan dan kelayakan.

"Hal memalukan seperti itu tentu tidak boleh terulang lagi. Setiap anggota DPR RI seharusnya tahu fungsinya sehingga dapat menjaga sikap dan perilakunya," kata Jamiluddin.

Seharusnya, imbuh Jamiluddin, anggota Komisi I dapat menjaga marwah DPR. "Jagalah simbol-simbol DPR RI dan jalankan fungsinya secara konsekuen. Jangan kecewakan rakyat yang telah memilihmu,” sambungnya.