JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap banyak obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mengaku tak punya utang dan mencoba bernegosiasi kepada negara.
Mahfud mengatakan perilaku ini bahkan sudah terjadi sejak 22 tahun silam dan membuat upaya penagihan utang kepada para debitur menjadi terhambat.
"Ada catatan memang setiap ganti pejabat, setiap ganti menteri, ganti dirjen, itu selalu ada upaya dari obligor dan debitur nego ke pemerintah, mengaku tidak punya utang lah, ingin menghitung kembali, sehingga tertunda-tunda sampai saat ini," kata Mahfud dalam keterangannya, Jumat, 5 November.
Tak mau berlarut, Mahfud kemudian meminta agar para debitur dan obligor untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya. Ia mengingatkan semua pihak yang berutang kepada negara untuk datang ke kantor Satgas BLBI untuk kemudian melakukan penyelesaian utang.
Bagi yang sudah melunasi utangnya, debitur dan obligor bisa menunjukkan bukti supaya tidak ditagih kembali. Namun yang belum, Mahfud mengingatkan untuk tidak mengalihkan aset kepada pihak lain.
"Tapi kalau belum dan jaminan masih ada di kita jangan coba-coba dijual, disewakan atau dialihkan ke pihak lain, itu tidak boleh. Enggak ada nego-nego sekarang, masa nego terus 22 tahun," tegasnya.
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, Satgas BLBI telah berhasil menyerahkan uang ke kas negara hingga Rp2,4 miliar dan 7,6 juta dolar Amerika Serikat.
Tak hanya itu, tim ini juga telah berhasil memblokir 339 aset jaminan dan memblokirsaham 24 perusahaan milik obligor dan debitur BLBI.
Berikutnya, ada juga perpanjangan hak untuk 543 sertifikat yang tersebar di 19 provinsi dan menguasai 97 bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Medan, Tangerang dan Bogor dengan luas mencapai 5.320.148,97 meter persegi