Konsolidasi Internal Jadi Tugas Penting Jenderal Andika Perkasa Setelah Dilantik Jadi Panglima TNI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun tahun ini. Selanjutnya, Andika dinilai perlu melakukan konsolidasi internal apalagi penunjukkannya ini dianggap makin membuat TNI AD semakin mendominasi.

Kepastian terpilihnya Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI ini dibacakan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah menerima Surat Presiden yang diantar oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Sebelum membacakan nama yang dipilih oleh Presiden Jokowi, ia mengatakan hanya ada satu calon panglima.

"Presiden mengusulkan hanya satu nama calon untuk dapat persetujuannya," kata Puan di Gedung DPR RI, Rabu, 3 November.

"KSAD Jenderal Andika Perkasa," imbuhnya.

Setelah namanya diumumkan, Andika kemudian akan menjalankan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebelum akhirnya dilantik untuk menggantikan Hadi Tjahjanto.

Lalu apa saja yang jadi PR bagi Andika setelah menjabat sebagai Panglima TNI?

Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai Andika harus memulai konsolidasi internal untuk menguatkan stabilitas antar matra di lingkungan TNI. Apalagi, penunjukkannya sebagai calon tunggal dianggap mendominasi matra darat di mana harusnya terjadi rotasi.

Sebagai informasi, sebelum jabatan Panglima TNI dijabat oleh Marsekal Hadi Tjahjanto, dua jenderal dari TNI Angkatan darat sudah pernah menduduki posisi ini. Mereka adalah Jenderal Purn. Moeldoko dan Jenderal Purn. Gatot Nurmantyo.

"TNI punya pekerjaan rumah untuk dibenahi salah satunya konsolidasi internal menjadi penting untuk dilakukan selain pembenahan lain," kata Gufron kepada wartawan.

Selain itu, ada pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan. Kata Ghufron, soal kekerasan terhadap masyarakat sipil, akuntabilitas, penegakan hukum, hingga konflik lahan masyarakat dan militer harusnya bisa menjadi perhatian bagi Andika setelah dilantik nanti.

Namun, dia menepis tugas ini harus dikerjakan sendiri oleh Andika. Penyebabnya, Ghufron menganggap semua pihak harus ikut bekerja sama.

"Itu beberapa hal yang harus diselesaikan dan pada konteks ini, Presiden dan DPR RI tentu harus ikut mendorong pekerjaan rumah itu diselesaikan," pungkasnya.