Anies yang Tak Siap Mengantisipasi Banjir Jakarta

JAKARTA - Kemarau panjang telah usai, giliran hujan turun dalam volume besar. Hujan lebat mengguyur Jakarta sejak siang hingga kemarin mengakibatkan banjir dan genangan air di sejumlah lokasi. 

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, ada 19 titik genangan yang sempat muncul di berbagai ruas jalan di ibu kota. 

Titik genangan paling banyak muncul di Jakarta Selatan, di antaranya di Jalan Prof Dr Satrio, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, hingga Jalan Rasuna Said. Ketinggian bervariasi antara 10-20 cm hingga 10-40 cm.

BPBD DKI juga mencatat muncul genangan air di permukiman yang ada di Jakarta Barat, tepatnya di Kelurahan Rawa Buaya, Kelurahan Sukabumi Selatan, dan Kelurahan Kota Bambu Utara. Ketinggian air bervariasi mulai dari 20 cm hingga 100 cm.

Dalam pandangan pengamat perkotaan, Nirwono Joga, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajaran Pemprov DKI belum siap mengantisi banjir.

Pemprov DKI memang menyebut alasan banjir karena derasnya hujan. Namun, terlepas dari hal itu, banjir juga menunjukkan bahwa sistem drainase Jakarta kita tidak mampu menampung luapan air hujan secara optimal. 

"Ini merupakan banjir lokal yang diakibatkan buruknya sistem drainase kota. Memang, hanya sekitar 33 persen (drainase) yang berfungsi baik saat ini," ungkap Nirwono kepada wartawan, Rabu, 18 Desember. 

Mestinya, kata Nirwono, ada beberapa program yang dilakukan oleh Anies. Namun sayangnya hal tersebut tidak dilakukan dengan serius. 

Pertama, Anies sudah dua tahun tidak memfasilitasi penataan bantaran sungai. Anies mesti segera lakukan pembebasan lahan dengan cara merelokasi pemukiman warga. Hal tersebut agar pelebaran sungai bisa dilakukan agar pelebaran badan sungai bisa optimal. 

"Utamakan di sungai yang paling sering kebanjiran, seperti di Kali Pesanggrahan dan Kali Ciliwung," ucap dia. 

Sependapat, Anggota Komisi D DPRD DKI Yuke Yurike tidak terkejut dengan banjir Jakarta kemarin. Mengingat, selama musim kemarau lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan upaya preventif dalam menangani banjir di Ibu kota. 

Yuke ikut menganggap Anies tidak memprioritaskan program penanggulangan banjir. Program naturalisasi sungai selama beberapa tahun ini tidak berjalan, karena tidak dilakukan pembebasan lahan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. Padahal, menurutnya, untuk pembangunan infrastruktur bekerjasama dengan Pemerintah Pusat. 

“Prioritas pak Gubernur nampaknya hanya fokus di program beutifikasi saja, sehingga melupakan masalah Jakarta yang paling fundamental, yaitu banjir,” Ujar Yuke. 

“Pak Gubernur tidak jelas roadmap untuk penanggulangan banjir pada tahun 2020 nanti, tetapi malah fokus kepada program-program pencitraan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat luas,” tambah dia. 

Seharusnya, menurut dia, banjir hari ini menjadi alarm bagi Anies untuk segera bergerak dan melakukan persiapan dalam menghadapi banjir kedepannya. Anies tidak bisa selalu berngantung kepada kesigapan Pasukan orange dan Biru dalam upaya penanggulangan banjir.