Survei Poltracking: Mayoritas Publik Dukung Jokowi Reshuffle Kabinet

JAKARTA - Mayoritas publik mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet. 

Survei Poltracking mencatat sebanyak 59,3 persen responden mengaku setuju Jokowi merombak kabinet Indonesia Maju. Sedangkan yang menyatakan tak setuju ada 32,8 persen responden.

"Hampir 60 persen setuju agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet mengganti beberapa menteri," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda di Jakarta, Senin, 25 Oktober.

"Ini cukup tinggi, dua kali lipatnya antara yang setuju dan tidak setuju," sambungnya.

Menurutnya, ada tiga instrumen yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk merombak kabinet. Yakni evaluasi publik, evaluasi teknokratik, dan evaluasi politik.

"Evaluasi publik, misalnya dari hasil survei. Kemudian, evaluasi teknokratik dilakukan berbasis akademik atau data-data kinerja dari anggota kabinet yang bersangkutan. Sedangkan evaluasi politik dapat dipengaruhi oleh perubahan di dalam koalisi pemerintah, seperti bergabungnya partai baru," jelas Hanta. 

Diketahui, belakangan ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang bergabung dengan koalisi Jokowi. Disebut-sebut partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu bakal mendapat jatah kursi menteri.

Ada pun dukungan publik untuk Jokowi melakukan reshuffle kabinet, berdasarkan pada beberapa catatan yang menjadi penilaian atas kinerja pemerintah di berbagai bidang.

Di antaranya dari sisi kinerja, Hanya mengatakan, sebanyak 65,4 persen responden menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sudah baik dalam menangani pandemi COVID-19. Sedangkan 28,1 persen menilai sebaliknya.

Kemudian, sebanyak 60,7 persen responden menilai baik kinerja pemerintah menangani dampak pandemi di bidang ekonomi, sedangkan 32,7 persen menilai buruk.

Di bidang ekonomi, ada 55,8 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf dan 35 persen merasa tidak puas. Angka kepuasan tercatat lebih tinggi di bidang kesehatan, yakni 60 persen, berbanding dengan 27,9 persen yang tidak puas.

Adapula 51,2 persen responden yang menyatakan penghasilan rumah tangga mereka lebih baik dalam setahun terakhir dan 42,2 persen menyatakan kondisinya lebih buruk.

"Lalu ada 55,3 persen responden merasa kehidupan rumah tangganya, mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, lebih baik selama setahun terakhir. Sedangkan 37,7 persen menyatakan sebaliknya," kata Hanta.

Selanjutnya di bidang pendidikan, 58 persen responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah dan 31,2 persen tidak puas.

Sementara, tingkat kepuasan publik di bidang penegakan hukum mendapat poin terendah dengan hanya 52,8 persen responden yang merasa puas. Sebanyak 32,3 persen publik merasa tak puas, dan 14,9 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Ada pun di bidang pertahanan dan keamanan, angka kepuasannya sebesar 54,6 persen dan tidak puas sebesar 29,2 persen. Kemudian, kepuasan di bidang sosial budaya sebesar 60,5 persen, berbanding dengan 28,3 persen responden yang tidak puas.

"Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dinilai paling tinggi untuk bidang politik dan stabilitas nasional. Sebanyak 64,1 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintah menjaga stabilitas politik, sedangkan yang tidak puas hanya 17,9 persen," demikian Hanta Yuda.

Survei Poltracking diambil secara tatap muka langsung yang digelar pada medio 3-10 Oktober 2021. Menggunakan metode multistage random sampling dengan 1220 responden dan margin of error (MoE) kurang lebih 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.