Komisi I DPR Akui Presiden Jokowi Kesulitan Pilih Calon Panglima TNI, Meutya Hafid: Semua Bagus
JAKARTA - Presiden Joko Widodo dikabarkan kesulitan memilih Panglima TNI baru sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, mengakui bahwa ada tiga calon potensial yang kinerjanya bagus sehingga Jokowi sulit menentukan.
"Kalau figur, semua bagus, semua calon-calon yang kita dengar memang pasti presiden sulit untuk memutuskan karena pertimbangannya banyak dan calon-calonnya bagus-bagus semua," ujar Meutya kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin, 18 Oktober.
Adapun tiga kepala staf sekarang ini masing-masing KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, KSAD Jenderal Andika Perkasa, dan KSAL Laksamana Yudo Margono.
Soal Surat Presiden (Surpres) yang juga belum dikirimkan Jokowi ke DPR, Meutya memperkirakan bakal diterima pada awal November mendatang.
Politikus Golkar itu pun memastikan, DPR masih memiliki waktu untuk memproses surpres tersebut. Sebab, Panglima TNI Hadi baru memasuki masa pensiun pada akhir November 2021.
"Kurang lebih awal-awal November, begitu yang saya dengar terakhir. Memang masih ada waktu sampai akhir November prosesnya," kata Meutya.
Baca juga:
- Istana: Masih Proses, Surpres Calon Panglima Tak Mungkin Diserahkan Diam-Diam
- Datang ke Banyuwangi Bersama Kapolri dan KSAL, Panglima TNI Ingatkan Warga Tetap Waspada Meski Kasus COVID-19 Menurun
- Istana: Kriteria Utama Calon Panglima TNI, Mampu Bawa Indonesia Bangkit dari Pandemi
- Di Tengah Isu Pergantian Panglima, Mensesneg Datangi Mabes TNI AD Temui Jenderal Andika
Lagipula, kata Meutya, pergantian Panglima TNI tidak perlu dilakukan secara terburu-buru. Sehingga, Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif jua punya cukup waktu waktu untuk memilih sosok yang tepat untuk dicalonkan menjadi Panglima TNI.
"Jadi saya rasa enggak apa-apa, DPR ini memberikan waktu yang diperlukan oleh Presiden sebagai pemegang prerogatif untuk menentukan Panglima TNI supaya yang terpilih nanti yang terbaik, selama tidak melanggar batasan-batasan aturannya," kata Meutya.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini memastikan penyerahan surpres tersebut akan diberitahukan ke publik jika waktunya tiba. Menurutnya, surat terkait nama calon panglima TNI masih diproses dan tak mungkin diserahkan diam-diam.
"Kita tunggu saja, masih proses. Kita sedang fokus ke agenda nasional bangkit dari pandemi, maka kriteria untuk menjawab tantangan itu jadi penting, ini yang sebelumnya tidak menjadi kriteria utama. Kalau sudah tampak tanda-tandanya, nanti pasti langsung diumumkan, tidak mungkin diam-diam," ujar Faldo, Jumat, 8 Oktober.