Pengamat: Presiden Harusnya Jadi Teladan, Bukan Malah Jadi Bagian Politik Dinasti
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusnya bisa menjadi teladan bagi masyarakat untuk tidak melanggengkan politik dinasti dengan melarang anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wali kota Solo di Pilkada 2020.
Namun, diusungnya Gibran sebagai calon wali kota oleh PDI Perjuangan justru menunjukkan Jokowi ikut serta membangun politik dinasti.
"Presiden Jokowi seharusnya menjadi teladan bagi yang lain, bukan malah justru menjadi bagian dari dinasti politik," kata Dedi kepada VOI, Senin, 19 Juli.
Dia menilai, partai politik memang memiliki naluri untuk memilih siapapun yang memiliki elektabilitas demi keinginan berkuasa. Mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kata Dedi, merupakan hak tiap warga negara.
Namun, proses keterpilihan Gibran menjadi calon wali kota Solo di Pilkada 2020 yang bakal diselenggarakan pada 9 Desember mendatang, dianggap merusak kesetaraan demokrasi dan melanggengkan upaya membangun oligarki.
Pengamat politik ini menilai politik dinasti sebenarnya berbahaya bagi kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Sebab, dalam praktiknya, biasanya politik dinasti akan dibarengi dengan kesepakatan politik antar keluarga.
"Tentu kepentingan keluarga akan lebih mengemuka dibandingkan kepentingan umum," tegasnya.
Dirinya melihat, sebagai pejabat publik, Presiden Jokowi punya potensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan sang anak di dalam kontestasi Pilkada 2020 mendatang. Apalagi dalam perjalanan Gibran sebagai calon wali kota, Dedi melihat, ada pemanfaatan posisi keluarga.
Meski begitu, Dedi menilai, Gibran bisa saja mendapatkan dukungan penuh masyarakat tanpa menganggap dia sebagai produk dinasti politik. Caranya, dia harus mampu mewujudkan janji-janji politiknya.
"Saat ini yang dapat dia lakukan hanyalah mengemas janji agar publik percaya dan terlihat masuk akal. Konsistensti janji dan implementasi saat dipercaya nanti akan menjadi bekal kepercayaan publik untuk selanjutnya," ungkapnya.
Baca juga:
Gibran dianggap tak akan temui kesulitan berarti
Terkait sepak terjang Gibran di Pilwalkot Solo 2020, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai anak Presiden Jokowi tersebut tak akan mendapat batu sandungan atau tantangan yang berarti. Perjalanannya menuju kursi wali kota, kata Ujang, akan mulus.
"Paling tantangannya hanya membangun soliditas di internal PDI Perjuangan Solo," ungkapnya.
Mulusnya jalan Gibran, sambung Ujang, juga terbukti setelah dia mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Lihat saja, dia tidak lolos administrasi dalam pencalonan di internal PDIP tapi diloloskan dan direkomendasikan. Itu saja bisa diatasi jadi masalah yang lain tentu dapat di atasi juga," katanya.
Diketahui, pencalonan Gibran memang menuai polemik. Sebab sebelumnya, DPC PDIP Kota Solo mengajukan Achmad Purnomo yang kini jadi Wakil Wali Kota Solo bersama Teguh Prakosa sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota.
Nama Gibran muncul sebagai bakal calon wali kota setelah sebuah survei yang dilakukan oleh Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta menyebut, Gibran memiliki popularitas yang tinggi. Sebab, 90 persen responden dari survei yang dilaksanakan di 96 lokasi itu mengaku mengenal Gibran.
Setelah survei tersebut dipublikasikan, Gibran lantas bertemu dengan Wali Kota Solo yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudyatmo. Pertemuan ini, disebut Gibran sebagai langkah silaturahmi sekaligus memantapkan langkah terjun ke dunia politik. Adapun alasan anak sulung Presiden Jokowi itu turun ke dunia politik adalah karena dia ingin membantu banyak orang lewat kebijakannya.
Selanjutnya, Gibran mendatangi kantor DPC PDIP pada September 2019 yang lalu untuk menyerahkan formulir untuk maju di Pilwalkot Solo 2020 dan mengambil kartu tanda anggota (KTA) PDIP. Hanya saja, saat itu, peluang ayah Jan Ethes ini maju di Pilwalkot lewat DPC PDIP tertutup.
Sebab, DPC PDIP saat itu menggunakan sistem penjaringan tertutup dan hasilnya menetapkan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada 2020.
Tak menyerah, Gibran pun ke Jakarta dan menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu dilaksanakan di kediaman Mega, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Selang beberapa waktu, pada Desember 2019, Gibran secara resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo melalui DPD PDIP Jateng.
Usai mendaftar dan menjalankan uji kelayakan di DPP PDIP di bulan Februari yang lalu, Gibran akhirnya berhasil menyingkirkan Achmad Purnomo dengan mendapatkan rekomendasi sebagai calon wali kota Solo dan berpasangan dengan Teguh Prakosa di Pilkada 2020 mendatang.
Kembali ke Ujang, dirinya menilai, Gibran bukan hanya akan mulus untuk mencapai jabatan yang dia inginkan tapi juga akan akan menang telak. "Dia (Gibran, red) bisa menang di atas 70 persen. Bahkan, dia bisa melawan kotak kosong," pungkasnya.