Baleg DPR Tetapkan 37 RUU Masuk Prolegnas 2021, Ada 4 RUU Baru

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menetapkan 37 RUU masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dalam rapat paripurna, Kamis, 30 September.

Baleg menambahkan 4 RUU, yang sebelumnya berjumlah 33 RUU. Dari 33 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021, sebanyak 5 RUU telah disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Ketua Baleg, M. Nurdin memaparkan, sebanyak 12 RUU masih dalam pembicaraan tingkat I. Lalu 1 RUU menunggu penugasan pembahasan, 4 RUU menunggu surat presiden, 2 RUU menunggu penetapan paripurna, 2 RUU dalam proses harmonisasi di Baleg, 11 RUU dalam proses penyusunan di DPR dan pemerintah.

Nurdin menyampaikan ada 3 RUU usulan pemerintah dan 1 RUU usulan DPR yang masuk dalam daftar prolegnas 2021. Yaitu RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang statusnya carry over usulan pemerintah, RUU perubahan atas UU Pemasyarakatan, RUU perubahan atas UU ITE, dan RUU perubahan atas UU Badan Pemeriksa Keuangan.

"Setelah melihat perkembangan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat, maka rapat kerja yang dilakukan Baleg dan Menkumham, serta DPD RI menyetujui dan menyepakati hal-hal sebagai berikut, memasukkan tiga RUU usulan pemerintah dan satu ruu usulan DPR," ujar Nurdin dalam paripurna, Kamis, 30 September.

Baleg, kata Nurdin, juga menyepakati untuk memasukan 1 RUU usulan DPR dalam Prolegnas 2020-2024, yaitu RUU tentang bahan kimia usulan DPR.

Selanjutnya, 7 RUU tentang provinsi di Pulau Sulawesi dan Kalimantan, serta usulan Komisi II DPR tentang pembentukan daerah provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. “Ketujuh RUU sudah selesai tahap harmonisasi,” katanya

Adapun 37 RUU masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 yang telah disetujui tersebut, di antaranya:

Usulan DPR:

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,

2. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (diusulkan bersama pemerintah),

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,

5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,

6. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan,

7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,

8. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan,

9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional,

10. Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law),

11. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,

12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat,

13. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado,

14. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat,

15. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran,

16. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual,

17. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol,

18. RUU tentang BPK

19. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

20. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat,

21. RUU tentang Praktik Psikologi,

22. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama,

Usulan Pemerintah:

23. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

24. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi,

25. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia,

26. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,

27. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

28. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah),

29. RUU tentang Ibukota Negara (Omnibus Law),

30. RUU tentang Hukum Acara Perdata,

31. RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular),

32. RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

33. RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

34. RUU tentang KUHP

35. RUU tentang Pemasyarakatan

Usulan DPD:

36. RUU tentang Daerah Kepulauan, dan

37. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa.