Hadiri Sidang Majelis Umum PBB: Menlu Retno Paparkan Tiga Isu Penting, Ungkap Capaian Penanganan COVID-19
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyebut Indonesia membawa tiga isu penting dalam Sidang Majelis Umum ke-76 PBB, yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pekan ini.
Tiga isu tersebut meliputi, kerja sama mengatasi pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, serta situasi kondisi dan keamanan, misalnya terkait Myanmar dan Afghanistan.
"Terkait mengatasi pandemi, termasuk bagaiaman mempersempit gap vaksin antara negara maju dan negara berkembang. Isu ini menjadi prinsip Indonesia untuk terus diperjuangkan sejak awal pandemi," ujar Menlu Retno dalam keterangan virtual dari Amerika Serikat, Rabu 22 September.
"Saya juga terus mendorong dan menyampaikan isu ini karena memiliki tanggung jawab tambahan, yaitu sebagai salah satu Co-Chairs COVAX Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group. Jadi saya akan terus menyuarakan isu kesetaraan vaksin bagi semua negara," sambungnya.
Sementara, isu kedua yang dibawa oleh Indonesia terkait dengan kerja sama untuk pemulihan kondisi ekonomi, khususnya terkait dengan situasi pasca-pandemi COVID-19.
"Dan ketiga, pada saat para Menteri Luar Negeri bertemu mereka akan bicara merespon beberapa isu yang menjadi perhatian dunia saat ini, antara lain, Myanmar dan Afghanistan," tukas Menlu Retno.
Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, Menlu Retno juga bertemu dengan sejumlah menteri luar negeri negara sahabat, dengan total ada 28 pertemuan terjadwal yang rencananya akan diikuti Menlu Retno.
"Kemarin saya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris yang baru (Liz Truss). Kita membahas kerja sama Indonesia-Inggris selama pandemi, menyampaikan apresiasi atas dukungan vaksin yang diberikan oleh Inggris untuk Indonesia," paparnya.
Termasuk juga dengan menjelaskan mengenai situasi COVID-19 di Indonesia yang sudah sangat melandai dan membaik, memberikan data perbandingan kasus COVID-19 di
"Harapan saya adalah, data-data yang saya sampaikan ini akan digunakan oleh otoritas Inggris sebagai masukan untuk melakuan review terhadap red green list mereka," harapnya.
Baca juga:
- Sindir SLBM Korea Selatan, Korea Utara Sebut Belum Menjadi Ancaman dan Meniru Rudal India
- Efek Domino Kapal Selam Nuklir Australia, Prancis Batalkan Pertemuan Pertahanan dengan Inggris
- Bantah Laporan Pembunuhan Ilmuwan Nuklirnya oleh Intel Israel, Iran Sebut Sudah Memiliki Laporan Rinci
- Klaim Tanggung Jawab Serangan Bom di Afghanistan, ISIS Sebut Puluhan Anggota Taliban Jadi Korban
Penjelasan yang sama juga disampaikan Menlu Retno saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Menlu Retno mengatakan, data-data yang disampaikannya diharapkan dapat digunakan Arab Saudi dalam meninjau kembali kebijakan terkait vaksin COVID-19, umrah dan lainnya.
"Pada saat berbicara mengenai vaksin COVID-19, kembali saya menekankan mengenai pentingnya Emergency Use Listing Procedure (EUL) WHO dijadikan rujukan dalam pengambilan
kebijakan terkait vaksin," pungkasnya.