Kewajiban Pembayaran Commitment Fee Formula E Selama 5 Tahun DKI dan Rencana Pelunasan dari Sponsor
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diwajibkan membayar commitment fee Formula E selama 5 tahun penyelenggaraan. Masalahnya, Anies harus melunasi commitment fee sebelum akhir masa jabatannya.
Melihat kondisi APBD yang agak "tercekik" akibat pandemi COVID-19, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku pihaknya akan mencari sumber dana selain APBD, yakni berupa sponsor dari pihak swasta.
Saat ini, Pemprov DKI sudah menggelontorkan APBD hampir Rp1 triliun. Riniciannya, pembayaran commitment fee 2 termin yang dibayarkan tahun 2019 sebesar 20 juta pound sterling atau setara Rp360 miliar, termin 1 commitment fee pada 2020 sebesar 11 juta pound sterling atau setara Rp200 miliar, dan bank garansi sebesar 22 juta pound sterling atau Rp423 miliar.
Sampai akhirnya, pembayaran commitment fee ditunda oleh Anies akibat adanya pandemi COVID-19. Namun, Anies masih harus membayar commitment fee Formula E pada termin 2 2020, sesi 2022/2023 26,6 juta pound sterling, dan sesi 2023/2024 29,2 juta pound sterling.
"Nanti program itu tidak hanya dibebankan ke APBD. Bahkan, nanti dibebankan oleh pihak swasta, oleh sponsor," kata Riza pada Selasa, 14 September.
Meski demikian, menganggap pembayaran commitment fee selama 5 tahun penyelenggaraan Formula E tak mesti dilunasi dalam waktu dekat. Bisa saja, kata Riza, commitment fee bisa terbayar oleh sponsor jika Formula E sudah digelar di tahun 2022.
"Lunasnya itu nanti dong, tahun-tahun berikutnya. Masak harus lunas tahun ini semua? Tidak ya," ujar dia.
Baca juga:
- PKS Sesumbar Anies Baswedan Gelar Formula E Tanpa APBD, Pengamat: Jangan Halusinasi, Itu Mission Impossible
- Anies Wajib Bayar Commitment Fee Formula E 5 Tahun, Wagub Riza: Tidak Harus Lunas Tahun Ini
- Sebut Anggaran Formula E ke Depan Tak Pakai APBD, PKS: Nanti Ada Sponsor
- Anies Diminta Lunasi Commitment Fee Formula E Sebelum Lengser, PDIP: Itulah Perlunya Interpelasi
Senada, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani juga membeberkan bahwa anggaran penyelenggaraan Formula E ke depan tak lagi menggunakan APBD. DKI akan mengikuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencari sponsor dari pihak swasta.
"Sebenarnya ini enggak ada masalah. Jadi, ke depan pelaskanaan Formula E untuk membayar commitment fee tidak menggunakan APBD lagi. Sesuai rekomendasi BPK, kan meminta PT Jakpro mencari sponsor," ucap Yani kepada VOI.
Mengingat situasi pandemi masih berlangsung, Yani menyebut Anies merencanakan pelunasan beban penyelenggaraan Formula E yang belum dibayarkan akan ditanggung oleh pihak ketiga atau swasta.
Karenanya, Yani meminta masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan besarnya anggaran Formula E.
"Ini tuh banyak orang yang enggak memahami masalah formula E. Sehingga, orang berteriak-teriak seakan-akan semuanya pakai APBD," tutur Yani.
Yani mengaku optimis bahwa DKI bisa mendapatkan sponsor, sehingga Formula E bisa terlaksana. Sebab, ia menganggap akan banyak keuntungan yang dapat diraih Jakarta, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.
"Hal ini bisa mengangkat Jakarta dan Indonesia pada tingkat dunia. Banyak keuntungan yang diperoleh, multi effect-nya juga ada, seperti banyak peserta yang datang, sehingga hotel dan tempat wisata bisa laku. Perekonomian pun menggeliat," pungkasnya.