Isu Lawas Over Kapasitas Lapas, Begini 2 Strategi Menkumham Yasonna Mengatasinya
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut kelebihan kapasitas pada Lembaga Permasyarakatan (Lapas) merupakan masalah klasik. Sehingga, Yasonna pun sudah memiliki dua cara untuk mengatasinya.
"Over kapasitas adalah permasalahan klasik," ucap Yasonna kepada wartawan, Rabu, 8 September.
Cara pertama untuk mengatasi masalah itu yakni dengan mendorong revisi Undang-Undang Narkotika. Sebab, 50 persen penghuni Lapas merupakan narapidana kasus narkotika.
"Permasalahan kita adalah pelanggaran tindak pidana narkotika yang mewakili lebih 50 persen kapasitas Lapas di seluruh Indonesia," kata Yasonna.
"Penanganannya maka ya penanganan narkotika. saya sudah lama mengajukan revisi Undang-Undang narkotika," sambung dia.
Baca juga:
- Menkumham Yasonna Singgung Instalasi Listrik di Lapas Kelas 1 Tangerang, Sudah 42 Tahun Belum Diperbaiki
- Detik-Detik Kebakaran Maut Lapas Kelas I Tangerang
- Jumlah Penjaga Lapas Kelas I Tangerang Cuma 13 Orang, Sulit Evakuasi Napi Saat Kebakaran
- Swasta Ditetapkan Tersangka Kasus Suap Ketok Palu APBD Jambi, KPK: Ingin Dapat Proyek di Dinas PU
Dalam upaya revisi Undang-Undang Narkotika, nantinya hanya para bandar yang ditindak dan harus menjalani masa pidana penjara. Sedangkan, pengguna diwajibkan menjalani rehabilitasi.
"Contoh pemakai narkoba, kita kan berharap mereka supaya direhab. Kalau semua dimasukin di Lapas nggak muat. 4 juta bisa (jumlah narapidana narkotika), sekarang aja 270 ribu, kita sudah mabuk kepayang," katanya.
Bahkan, munculnya solusi membangun Lapas baru dianggap bukan langkah yang tepat. Sebab, diperlukan waktu dan biaya yang sedikit.
Kemudian, cara kedua dengan melakukan redistribusi narapidana. Artinya menempatkan narapidana dari Lapas yang padat ke Lapas yang lebih sepi.
Meski pada akhirnya, cara itupun tetap berujung penumpukan jumlah narapidana.
"Itu pun akhirnya padat. Ini kami sudah dimarah-marah Kapolres, Kapolda selama COVID kami menahan supaya yang ditahan, jangan dimasukkin ke kami, karena COVID, saya keluarkan kebijakan dulu asimilasi dan integrasi yang di rumah. Yang mengurangi cukup, tapi masih belum mengurangi kapasitas, dulu saya dikritik walau dapat penghargaan dari PBB tentang kebijakan itu," tandas Yasonna.