Dikritik Publik, Sekjen DPR Batalkan Pengadaan Multivitamin bagi Pegawai Senilai Rp2 Miliar
JAKARTA - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI membatalkan rencana pengadaan multivitamin bagi seluruh pegawai dengan total anggaran Rp2 miliar yang bersumber dari APBN 2021 usai dikritik publik.
"Setelah mendengar masukan publik, tadi pagi jam 10 saya putuskan untuk dibatalkan," ujar Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, Kamis, 2 September.
Indra mengakui bahwa anggaran untuk pengadaan multivitamin tersebut mencapai Rp2 miliar.
"Jadi kami memang melakukan pengadaan vitamin dengan pagu anggarannya itu sekitar Rp2,09 M," ungkapnya.
Berdasarkan data di laman LPSE DPR, Rabu, 1 September, tertera tender pengadaan multivitamin dengan pagu paket Rp 2.096.080.000 dengan nilai HPS paket Rp 2.074.950.955.
Sistem pengadaannya adalah tender cepat harga terendah sistem gugur. Tender disebut sudah selesai dengan pemenang PT Chemipharma Julien Djonelida. Harga terkoreksi tercatat Rp 1.733.655.000
"Dengan pengadaan lelang yang cepat, didapat pemenang dengan angka Rp 1.773.000.000," kata Indra.
Indra menambahkan, total ada 7.856 paket yang direncanakan untuk seluruh orang yang bekerja di parlemen.
Baca juga:
- Interpelasi Anies Soal Formula E oleh PDIP-PSI Didukung Lewat Karangan Bunga: Jangan Takut, Kami Bersama Kalian
- Kenapa Anies Begitu Reaktif pada Interpelasi dan Seberapa Krusial Masalah Anggaran Formula E Dijawab?
- Interpelasi Formula E Untungkan Anies, PDIP: Gubernur Bisa Ekspresikan Pemikiran dengan Kata-kata Indahnya
- 275 Polisi Berjaga untuk Pemakaman Raja Mangkunegara IX Dimakamkan dengan Adat Mataram
"Pengadaan ini mungkin untuk masukkan kita semua itu multivitamin untuk pegawai di lingkungan sekjen terdiri atas ASN 1.308 orang kemudian pamdal 1.486 orang. Kemudian untuk petugas kebersihan dan keamanan 718 orang, jumlahnya 4.344 orang. Jadi jumlah keseluruhan paket yang rencananya diadakan sebesar 7.856 paket," jelasnya.
Indra menjelaskan, bahwa paket itu berbentuk vitamin untuk seluruh pegawai di DPR untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Namun, dia menegaskan, rencana ini tidak ada kaitannya dengan anggota dewan.
"Dan paket ini berbentuk vitamin yang rencananya di bulan Juli lalu untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan DPR dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan anggota DPR. Karena anggota DPR sudah di cover oleh asuransi," pungkasnya.