Ketum Golkar: Kualitas Demokrasi Indonesia Harus Ditingkatkan
JAKARTA - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, mengatakan Indonesia telah memilih demokrasi sebagai pilihan sistem dalam tata kelola politik dan pemerintahan. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sila ke- 4, menyiratkan pilihan bangsa tentang demokrasi tersebut.
Sebagai sebuah sistem, menurutnya, praktik demokrasi di Indonesia selalu mengalami pasang surut seiring dinamika kehidupan sosial politik yang terjadi pada setiap masanya.
Kini, kata Airlangga, demokrasi di Indonesia pada era reformasi, dalam praktiknya terus mengalami penyempurnaan seiring dengan dinamika kehendak rakyat di mana kedaulatan itu berada.
"Partai Golkar sebagai salah satu partai politik yang menjadi pilar demokrasi di negara kita, selalu berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan demokrasi di negara yang kita cintai," ujar Airlangga dalam pidato kebangsaan dalam HUT CSIS ke-50 secara virtual, Selasa, 10 Agustus.
Dengan berdemokrasi, lanjutnya, semua elemen bangsa dapat mengelola keragaman kehendak, keinginan dan aspirasi masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural ini.
"Dengan begitu, demokrasi yang kita praktikan saat ini justru harus memperkuat bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini," tegasnya.
Menko Perekonomian itu menuturkan, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden langsung selama empat kali disertai dengan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Menurutnya, semua proses penyelenggaraan sistem elektoral telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral Indonesia telah teruji dengan menghasilkan kepemimpinan, baik nasional dan daerah, yang memiliki legitimasi publik yang sangat kuat dari masyarakat.
Baca juga:
Menurutnya, masyarakat sudah dewasa dalam menentukan pilihan politiknya disertai dengan pilihan visi dan program yang ditawarkan. Dengan demikian, sistem pemerintahan semakin memperkuat presidensialisme dengan tetap menjaga mekanisme check and balances melalui sistem perwakilan di parlemen.
"Tapi konsolidasi demokrasi kita harus kita tingkatkan kualitasnya. Kita telah diakui dunia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia yang menerapkan demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi telah memiliki kompatibilitasnya sebagaimana praktek demokrasi di Indonesia," kata Airlangga.