Politikus PDIP Sebut Perpanjangan PPKM Level 4 Jadi Momentum Genjot Vaksinasi COVID-19

JAKARTA - Pemerintah memperpanjang penerapan PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Perpanjangan kebijakan tersebut diharapkan bisa menjadi momentum untuk menggenjot program vaksinasi. 

“Selain menjalankan protokol kesehatan secara ketat, program vaksinasi adalah senjata utama kita dalam perang melawan COVID-19. Karena itu, vaksinasi harus digenjot terus menerus hingga mencapai target herd immunity,” ujar Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo, Senin, 26 Juli.

Politikus PDIP itu optimis, jika semua elemen bangsa bergerak bersama, maka target vaksinasi 2021 akan segera tercapai. Semestinya, kata Rahmad, tidak ada lagi desa dan kecamatan di Indonesia yang tidak menyelenggarakan vaksinasi. 

 

"TNI dan Polri yang punya perangkat hingga ke desa, termasuk bidan desa dilibatkan semua. Intinya, tidak ada hari tanpa vaksinasi,” katanya.

Mengutip data terbaru dari satgas COVID-19, Minggu, 25 Juli, angka vaksinasi dosis pertama baru mencapai 21,35 persen. Adapun vaksinasi dosis baru mencapai 8,60 persen. 

Angka itu, kata Rahmad, masih jauh untuk capaian herd immunity yang mensyaratkan vaksinasi harus mencapai 70 persen dari jumlah penduduk. Karenanya, menurut dia, kekebalan kelompok atau herd immunity memang harus dikejar untuk menghentikan laju COVID-19. 

“Teori herd immunity ini terbukti manjur, terlihat saat Piala Eropa yang baru saja berlalu. Masyarakat penggila bola menonton idolanya di stadion bahkan tanpa masker. Kalaupun ada kasus, bisa dikatakan kecil sekali dan langsung bisa teratasi,” kata Rahmad.

Rahmad berharap, persoalan distribusi vaksin tetap jadi perhatian di masa PPKM level 4. Apalagi, vaksin ada masa kedaluwarsanya sehingga stok yang sudah ada harus segera diinjeksikan agar tak mubazir. 

“Distribusi vaksin bisa diprioritaskan dari perhitungan proporsi masyarakat kota sesuai tingkat keparahan zona dan target 70 persen herd immunity tadi. Misalnya, seperti di Kota Sorong, Papua Barat yang cakupan vaksinasinya per 8 Juli 2021 masih rendah (14,17 persen). Padahal kota ini masuk zona merah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rahmad mengatakan, pemerintah harus memperhatikan distribusi vaksin, utamanya, akses masyarakat memperoleh vaksin harus dipermudah. Kemudian, ruang publik di seluruh Indonesia harus diperbanyak hingga tingkat kecamatan dan desa. 

Selain itu kata Rahmad, kerja sama dengan pihak swasta harus lebih ditingkatkan lagi. Seperti, brand-brand besar seperti e-commerce Shopee, Tiket.com, Gojek, bahkan Konimex telah melakukan upaya tersebut.

“Intinya ya harus tiada hari tanpa vaksinasi hingga di level terendah. Bahkan jika perlu melakukan pendekatan rumah ke rumah untuk  pengecekan dan vaksinasi. Bisa diambil contoh negara Amerika Serikat yang sukses melakukannya,” kata Rahmad.