Banyak yang Mengeluh, Legislator PAN Minta Pemda Segera Selesaikan Pencairan Bansos
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan pencairan anggaran bantuan sosial (bansos) di masa perpanjangan PPKM Level 4 ini. Pasalnya, banyak masyarakat mengeluh atas keterlambatan pencairan bansos yang sebagian sudah turun pada pekan lalu.
Menurut Guspardi, masih rendahnya penyaluran bansos bagi masyarakat yang terdampak akibat COVID-19, lantaran belum berjalannya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Serta kurang responsifnya Pemda dalam memperbarui data penerima bantuan. Seharusnya, kata dia, Pemda lebih bisa memperbarui atau update mengenai data penerima bantuan sosial ini.
“Jangan sampai ada miskomunikasi, pemerintah daerah meminta konfirmasi ke pusat untuk data dan pencairan bantuan. Padahal pemerintah pusat sudah mendorong agar bantuan sosial segera dicairkan,” ujar Guspardi, Senin, 26 Juli.
Legislator Sumatera Utara itu menilai, setiap Pemda harus segera menggelontorkan anggaran untuk meringankan beban rakyat. Pemda, wajib tampil menjadi yang terdepan melayani rakyatnya.
Baca juga:
- PPKM Level 4 Diperpanjang, Penumpang KRL Masih Harus Bawa STRP atau Dokumen Sesuai
- PPKM Turunkan Kasus COVID-19, Jokowi: Terima Kasih Rakyat Indonesia
- PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemerintah Tingkatkan Pemberian Bansos, Siapkan Bantuan Usaha Kecil
- Waspada Varian COVID-19 yang Lebih Menular, Jokowi Perintahkan Testing dan Tracing Ditingkatkan
Terlebih, kata Guspardi, saat ini kebijakan PPKM Darurat telah menimbulkan masalah ekonomi bagi kelompok yang terdampak dan rentan.
"Pemerintah daerah itu kan mempunyai anggaran yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya. Untuk itu, semestinya pemda mempunyai atensi khusus dengan mengakselerasi pencairan mata anggaran untuk bantuan sosial baik tunai maupun nontunai segera direalisasikan,” ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Di sisi lain, Guspardi juga mengkritisi upaya pemerintah pusat untuk mendorong refocusing APDB. "Sementara akurasi data penerima bantuan juga belum dibenahi," kata Guspardi.