PAN Sindir Timses Paslon 'Sebelah' yang Sempat Minta Tunda Bansos Tapi Sekarang Malah Ingin Dilanjutkan

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) kembali menegaskan dukungannya agar bantuan sosial (bansos), BLT Elnino, bantuan beras, dan jaring pengaman sosial lainnya bisa tetap disalurkan. Bukan hanya diteruskan, partai yang diketuai Zulkifli Hasan itu juga berharap bansos ditingkatkan.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan program bansos harus menjadi prioritas dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan.

Saleh lantas menyindir ada paslon dan tim pemenangannya yang berubah sikap yang semula meminta penundaan namun sekarang malah ingin dilanjutkan.

Saleh awalnya bercerita soal ada pihak yang mengkritik Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan terkait masalah bansos. Zulhas dikritik lantaran dinilai menyebut bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) diberikan oleh Jokowi.

"Kamarin kan ada yang mengkritik terkait video yang beredar, di mana ada penyebutan nama presiden Jokowi di acara Ketum Zulhas. Ini perlu diluruskan bahwa yang menyebut nama Jokowi adalah masyarakat, bukan Zulhas. Posisi Zulhas adalah bertanya, apa bansos perlu dilanjutkan? Apa perlu diperbanyak? Siapa yang suka memberi bansos? Itu semua dijawab masyarakat. Nah, di akhir itu, mereka dengan lantang menyebut pak Jokowi," ujar Saleh dalam keterangan yang diterima VOI, Jumat, 5 Januari.

Saleh menganggap wajar jika ada kesalahpahaman dalam menilai pernyataan Zulhas. "Itu ya sah saja, kan pandangan dan penilaian masyarakat," katanya.

"Kalau masyarakat mau dilanjutkan, ya perlu penekanan untuk memilih capres dan cawapres yang berkomitmen melanjutkan keberhasilan pak Jokowi. Dari ketiga paslon, yang jelas berkomitmen adalah Prabowo-Gibran," lanjut Saleh.

Menurut Saleh, pertanyaan Zulhas dalam acara yang ada dalam video sebetulnya sangat kontekstual. Pasalnya, kata dia, ada paslon yang meminta menunda pemberian bansos. Kemudian, ada juga timses paslon lain yang secara terbuka menolak pencairan bansos dengan alasan takut adanya politisasi.

Menyikapi hal itu, kata Saleh, Zulhas merasa perlu menanyakan ke masyarakat.

"Ternyata, masyarakat secara nyata menginginkan agar agar bansos tersebut dilanjutkan, bukan ditunda," katanya.

Tetapi Saleh merasa aneh, setelah ada penolakan masyarakat atas pandangan usulan penundaan itu, paslon dan juga para timses paslon lain diluar Prabowo-Gibran ramai-ramai meralat. Sekarang, imbuhnya, semua pihak penolak tersebut malah ingin melanjutkan dengan alasan dan justifikasi masing-masing.

"Dalam konteks ini, siapa sebetulnya yang mempolitisasi? Kalau kami kan hanya ingin melanjutkan yang sudah berjalan. Lalu dikritik paslon lain. Namun, kritiknya tidak diterima masyarakat. Lalu, tanpa merasa berdosa, beralih lagi untuk mendukung kelanjutan pencairan bansos. Ya, silahkan masyarakat yang menilai. Mana yang tulus bekerja untuk masyarakat, mana yang hanya bicara untuk mengantisipasi dampak politik saja," tutup Saleh.

Sebelumnya, PDIP sempat meminta penundaan penyaluran bansos di masa kampanye karena khawatir dipolitisasi. Kekinian, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, bansos memang perlu disalurkan sesuai yang diprogramkan. Dia pun meminta bansos dialirkan tanpa politisasi.

Sebab, kata dia, PDI Perjuangan menjadi partai yang ingin melindungi rakyat kecil sebagaimana tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga bertema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara.

"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," kata Hasto dalam konferensi pers awal tahun di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Januari.

Menurut Hasto, sudah menjadi tanggung jawab negara dalam membantu masyarakat miskin dan PDI Perjuangan bakal mendukung Menteri Sosial Tri Rismaharini mewujudkan komitmen kerakyatan.

"Dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," kata Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.