Minta Kepala Daerah Jujur soal COVID-19, Ketua DPR: Jangan Sudah Bahaya Baru Lapor Pusat
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta para kepala daerah jujur dan terbuka soal data kasus penyebaran COVID-19 di wilayahnya masing-masing.
Transparansi ini penting agar pemerintah daerah bisa terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya soal penanganan pasien Covid.
"Harus jujur dengan kondisi di daerahnya. Supaya kita tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi, antisipasi. Jangan kondisi COVID-19 sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat," ujar Puan dalam keterangannya, Jumat, 9 Juli.
Selain itu, mantan Menko PMK ini juga meminta Pemda memetakan target dan kemampuan vaksinasi secara berkala atau rutin per bulan. Hal ini, kata Puan, penting untuk mengetahui kebutuhan mengenai dosis vaksin yang tersedia, tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, serta mekanisme dan lainnya.
"Semuanya perlu diperhatikan secara rinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya," tegas ketua DPP PDIP itu.
Baca juga:
- Ngabalin Beri Pesan ke BEM UI, Singgung Intelektualitas dan Kritis yang Harus Pakai Data
- Polemik Kritik BEM UI Sebut Jokowi 'The King of Lip Service'
- COVID-19 Menggila, BCA Bank Milik Konglomerat Hartono Bersaudara Ini Tutup Sejumlah Kantor Cabang di Jabodetabek
- Setelah Wakil Ketua KPK Ghufron, Kini Jubir Ali Fikri Positif COVID-19
Guna mengantisipasi ketidakpastian pandemi COVID-19 diwaktu-waktu selanjutnya, Puan pun mengingatkan Pemda agar menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) 2022. RAPBD yang disusun harus mendukung kesejahteraan dan pelayanan publik, dan menghilangkan hal yang tidak prioritas.
"Jadi harus mengantisipasi ketidakpastian di tahun 2022," demikian Puan.