Kasus COVID-19 Makin Parah, Ketua DPD Sarankan Pemerintah Buka Bantuan Negara Tetangga
JAKARTA - Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti, menyarankan pemerintah membuka opsi bantuan negara tetangga dalam menangani COVID-19 yang terus melonjak.
Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan kasus harian COVID-19 memungkinkan mencapai angka 40 ribu.
Menurutnya, skenario baru harus diambil untuk mengantisipasi hal terburuk jika penyebaran COVID-19 di tanah air semakin tak terkendali.
"Untuk itu dibutuhkan skenario baru, termasuk mungkin membuka bantuan negara-negara tetangga," ujar La Nyalla kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 7 Juli.
Senator asal Jawa Timur itu menilai, pemerintah harus sudah memiliki perencanaan bersama negara-negara tetangga untuk menyiapkan antisipasi penanganan dan penanggulangan wabah bersama-sama dalam satu kawasan.
Baca juga:
- Gila! COVID-19 Per 7 Juli Pecah Rekor Lagi: 34.379 Kasus Baru, Meninggal Tembus 1.040
- Ngeyel Beroperasi di Masa PPKM Darurat, Dirut hingga Manajer Perusahaan di Jakarta Jadi Tersangka
- DKI Buka Layanan Vaksinasi Pakai Sinovac di Stasiun MRT Asean, Catat Tanggalnya
- Aksi Anies Baswedan Setop Pekerja di Daan Mogot: Telepon Bos Kamu Bilang Disuruh Gubernur di Rumah Saja
Di dalam negeri, menurut La Nyalla pemerintah perlu memperketat pemantauan pelaksanaan PPKM Darurat. Sebab hingga saat ini, masih terjadi sejumlah pelanggaran yang dapat menyebabkan kurang maksimalnya kebijakan tersebut.
"Pemerintah daerah dan provinsi jangan bosan untuk terus mengingatkan warga agar taat aturan PPKM. Untuk pelanggaran yang sifatnya substansi, perlu dikenakan sanksi agar semua mematuhi aturan," tegas mantan Ketua Umum PSSI itu.
La Nyalla berharap, setiap daerah membuat evaluasi pelaksanaan PPKM setiap harinya. "Pemerintah daerah juga harus mendapatkan asesment sehingga penekanan laju pergerakan manusia benar-benar dapat diturunkan agar pemutusan penularan COVID-19 dapat diturunkan secara signifikan," katanya.