Anggaran Kementerian-Lembaga Dikurangi untuk Penanganan COVID-19, Mahfud MD: Kita Harus Bersabar
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah memfokuskan penggunaan APBN untuk menangani pandemi COVID-19 dan memulihkan perekonomian nasional.
Hal ini dilakukan dengan melakukan refocusing anggaran di masing-masing lembaga dan kementerian.
"Pada 2021 ini pun DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) baru saja diberikan presiden, kita sudah diminta melaksanakan refocusing anggaran yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian Keuangan," kata Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara BPK secara virtual, Selasa, 29 Juni.
Dengan adanya refocusing anggaran ini, tentunya pagu anggaran untuk kementerian dan lembaga menjadi berkurang.
"Kondisi ini memang tidak dapat dihindari karena memang kita semua harus berkonsentrasi menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi nasional," tegasnya.
Atas alasan ini, Mahfud meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk bersabar ketika anggarannya terpaksa dikurangi.
"Kita harus terima ini sebagai fakta yang tidak terhindarkan dan kita harus bersabar meski anggaran harus dikurangi, refocusing, dan sebagainya. Yang penting niat kita baik," ujarnya.
Lagipula refocusing anggaran semacam ini menurut Mahfud sudah berlangsung sejak 2020 atau sejak pandemi terjadi. Di mana saat itu kementerian dan lembaga mengkonstrasikan anggarannya secara langsung maupun tidak langsung untuk menangani penyebaran COVID-19 di Tanah Air.
Baca juga:
- COVID-19 Menggila, BCA Bank Milik Konglomerat Hartono Bersaudara Ini Tutup Sejumlah Kantor Cabang di Jabodetabek
- Setelah Wakil Ketua KPK Ghufron, Kini Jubir Ali Fikri Positif COVID-19
- Wapres Ma'ruf Amin Ajak Masyarakat Wisata ke Raja Ampat: Restoran-Penginapan Harus Nyaman Bagi Muslimin
- Tempat Tidur Isolasi COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Sisa 10 Persen
Dari revisi anggaran tersebut, hasilnya disalurkan kepada kementerian maupun lembaga yang mengurusi langsung masalah pandemi COVID-19.
"Paling tidak (pada 2020, red) kita harus revisi anggaran untuk diserahkan kepada Kementerian Keuangan yang selanjutnya disalurkan ke kementerian atau lembaga yang langsung menangani COVID-19," ungkap eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Meski begitu, Mahfud mengatakan masalah anggaran bukan hanya satu-satunya yang dihadapi pemerintah dalam menangani COVID-19. Tapi, ada masalah yang sebenarnya lebih sulit dan harus dihadapi oleh pemerintah.
"Mengelola anggaran mungkin kita cuma gampang memindah ini ke sini, orang ini ke sini. Tetapi memang ada beberapa hal yang enggak mudah bagi pemerintah misalnya selesaikan COVID-19," pungkasnya.