Pengamat: Utang Negara Rp5.600 Triliun, Akhiri Wacana Presiden 3 Periode, Rakyat Tidak Butuh
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai wacana mendukung Joko Widodo maju kembali pada Pilpres 2024 sebaiknya dihentikan. Pasalnya, rakyat tidak butuh presiden 3 periode.
"Itu harus diakhiri, rakyat tidak butuh presiden 3 periode. Karena bagai manapun utang luar negeri kita sudah mencapai Rp5.600 triliun, lalu juga utang BUMN luar biasa, mulai dari Garuda, PLN dan lain sebagainya. Itu utang semua mau bayar darimana?," ujar Ujang kepada VOI, Selasa, 22 Juni.
Lalu, lanjut Ujang, penanganan COVID-19 juga luar biasa tidak bagus. Masyarakat juga kecewa dengan pelemahan KPK, adanya Undang-Undang Omnibus Law dan macam-macam.
"Jadi rakyat tidak butuh itu (presiden 3 periode, red). Itu hanya untuk kepentingan kelompok Jokowi dan oligarkinya aja, untuk melanggengkan kekuasaan. Rakyat hanya butuh pekerjaan dan makan," katanya.
Baca juga:
- Ditolak Berjemaah, Relawan Jokpro Bodo Amat Kukuh Dukung Jokowi 3 Periode: Kita Bicara Sama Rakyat!
- Qodari dan Relawan Jokowi-Prabowo Harus Tahu Ini, PDIP Tegas Menolak Presiden 3 Periode
- Tak Tepat Digaungkan saat Pandemi, Hentikan Narasi Presiden 3 Periode yang Langgar Konstitusi
- Kapolda Metro Perintahkan Jajaran hingga Polsek Optimalkan Operasi PPKM Tekan Kasus COVID-19
Apalagi, konsitusi sudah jelas mengamanatkan di Pasal 7 UUD 1945. Di sana disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
"Jadi cukup 2 periode. Itu harus diakhiri. Konstutusi itu hasil dari perjuangan reformasi rakyat Indonesia loh," jelas Ujang.
Adapun muncul relawan pendukung Jokowi 3 periode, Ujang menilai tidak perlu diperpanjang. Karena, hanya menimbulkan kegaduhan ditengah perlawanan bangsa melawan pandemi COVID-19.
"Harusnya di tengah COVID-19 yang melanda sampai 2 juta lebih, di saat masyarakat sekarang sedang berguguran satu per satu karena Covid, harusnya dihindari dulu persoalan seperti itu. Jangan hawa nafsu kekuasaan mengalahkan atau menafikan penderitaan rakyat Indonesia saat ini," pungkas Ujang.