Harap Dimaklumi Bila Data Penerima Bansos DKI Belum Akurat
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemakluman atas ketidakakuratan data peneriman bantuan sosial (bansos) sebagai jaring pengaman sosial selama masa pandemi COVID-19.
Ia menganggap wajar, jika ada orang yang layak menerima bantuan namun tidak terdata. Begitu juga sebaliknya, orang yang masih mampu namun malah terdata sebagai penerima bansos. Sebab, jumlah penerima bansos pada tahap satu cukup banyak, yakni 1,2 juta keluarga.
"Kita memberikan kepada 1,2 juta nama. Tentu saja, tidak mungkin sempurna. Di negeri ini, data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu (kondisinya). Jadi kalau dicari, ya pasti ada (kesalahan)," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 22 April.
Baca juga:
Anies punya alasan kenapa ada ketidakakuratan data. Sebelum virus corona masuk ke Indonesia, banyak warga yang memiliki kondisi perekonomian cukup baik. Namun, semenjak penularan wabah COVID-19 semakin meluas, status sosial mereka berubah menjadi rentan miskin karena kehilangan penghasilan.
"Di sini lah bagian kita untuk memastikan mereka yang miskin baru, prasejahtera baru, masuk di dalam data yang di-update. Sehingga pada distribusi berikutnya, mereka akan bisa mendapatkan bantuan juga," ucap Anies.
Bagi warga yang membutuhkan bantuan namun belum terdata, Anies memberi kesempatan untuk mengajukan permohonan penerima bansos secara manual lewat RT dan RW masing-masing.
Terhadap orang yang masih mampu namun terdata sebagai penerima bansos, Anies mempersilkakan mereka untuk mengembalikan bantuan. Kemudian, Anies meminta RW setempat mencoret nama penerima tersebut dari daftar.
"Dan kami berterima kasih. Banyak dari masyarakat yang tidak seharusnya menerima, ketika menerima dikembalikan. Untuk para RW, apabila tahu ini keluarga yang mampu, maka mereka bisa tidak harus mengantarkan, tapi membuat berita acara karena ini keluarga yang cukup mampu," jelas Anies.
Anies berjanji, ketika mengetahui ada data penerima yang tidak akurat, jajaran Pemprov DKI akan segera mengoreksi dan meminimalisasi kesalahan data untuk pendistribusian bansos di tahap berikutnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI tengah melaksanakan program bantuan sosial selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bantuan ini ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan miskin akibat wabah COVID-19.
Rinciannya, bantuan yang diberikan berupa paket komoditas bahan pangan pokok yakni beras 5 kg 1 karung, bahan makanan berprotein 2 kaleng, minyak goreng 0,9 liter 1 bungkus, biskuit 2 bungkus, lalu masker kain 2 buah, dan sabun mandi 2 batang. Tidak ada pemberian bantuan berupa uang tunai.
Satu paket bansos yang telah didistribusikan dan dikemas oleh Perumda Pasar Jaya itu senilai Rp149.500. Namun, bantuan akan dikirimkan selama empat kali dengan total bantuan Rp600 ribu satu KK.
Target penerima bansos yang sekarang sedang disalurkan sebanyak 1,2 juta KK yang bermukim di DKI Jakarta. Bansos ini didistribusikan setiap hari, mulai tanggal 9 hingga 24 April 2020. Bansos berasal dari dana belanja tak terduga (BTT) APBD DKI Jakarta 2020.
Sebanyak 1,2 juta KK yang menerima bansos dari APBD tersebut merupakan penerima tahap I. Sementara, bansos dari APBN melalui Kementerian Sosial akan disalurkan kepada 1,25 juta KK lainnya setelah pendistribusian bansos tahap I ini selesai.
Namun, penyaluran bansos di DKI tak berjalan lancar. Terdapat ketidakakuratan data yang seharusnya menerima bansos. Tercatat, ada penerima bansos yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Selain itu, ada juga penerima yang bekerja sebagai anggota TNI Aktif yang tinggal di Pademangan.
Contoh lain, di Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, ada seorang ibu lanjut usia yang masuk dalam golongan miskin namun tidak mendapat bansos. Sementara, ada warga yang memiliki mobil malah terdaftar sebagai penerima bansos.
Bahkan, ada juga Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak yang tercatat sebagai penerima bansos di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.