Kabar Buruk Buat Warga Sumsel, Angka Kematian COVID-19 Ketiga Tertinggi Se-Indonesia
JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mewanti-wanti Pemprov Sumatera Selatan serta warganya karena memiliki kenaikan angka kematian kasus COVID-19.
Berdasarkan data yang dihimpun, kasus kematian mencapai 4,93 persen dari total kasus terkonfirmasi positif di Sumsel. Angka ini lebih tinggi atau berada di atas angka rata-rata nasional yakni 2,7 persen.
Doni bilang, persentase jumlah kasus kematian tersebut juga telah membuat Sumsel menempati peringkat ketiga secara nasional.
“Mohon maaf. Sekali lagi angka kasus kematian COVID-19 di Sumsel ini masuk di peringkat ketiga secara nasional,” kata Doni pada Rabu, 4 Mei.
Sementara, jumlah angka kasus aktif COVID-19 di Sumsel mencapai 1.417 atau 6,76 persen. Jumlah ini pun lebih tinggi atau di atas rata-rata nasional, yakni 5,9 persen.
Baca juga:
- Ridwan Kamil Tutup Objek Wisata di Zona Merah Bandung Barat-Tasikmalaya saat Lebaran
- Ada 5 Instansi Pembuat Tes Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK, Termasuk BIN dan BAIS TNI
- Belasan Tahun KPK Berdiri, Terancam Mati oleh Sebiji Produk UU di Satu Masa Pemerintahan
- KPK ‘Lempar’ Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Asesmen ke KemenPANRB
Ketika angka kematian dan kasus aktif tinggi, lanjutnya, otomatis persentase kasus sembuh di Sumsel berada pada posisi 88,3 persen. Angka ini di bawah angka rata-rata nasional, yakni 91,4 persen.
Oleh sebab itu, Doni meminta Pemprov Sumsel melakukan evaluasi dalam penanganan COVID-19 di seluruh wilayah administrasinya. Hal ini untuk menekan angka kematian dan meningkatkan kesembuhan.
“Kalau ada peningkatan maka lakukan evaluasi apa penyebabnya dan lakukan langkah-langkah penanganan. Jangan anggap enteng,” tegasnya.
Doni juga meminta agar Gubernur Sumsel Herman Deru dapat menguatkan kepatuhan protokol kesehatan pada masyarakat dengan melibatkan seluruh jajarannya.
“Saya berharap ada strategi dari seluruh instansi, dari seluruh daerah sampai ke tingkat kelurahan dan desa, bagaimana meningkatkan kepatuhan masyarakat agar sadar dan bukan karena dipaksa,” pungkasnya.