Azis Syamsuddin Terseret Kasus Suap Tanjungbalai, MKD DPR Hormati Asas Praduga Tak Bersalah
JAKARTA - Mahkamah Kehormatan DPR menyatakan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dalam menanggapi persoalan perkara dugaan suap yang menyeret nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
"Kami harus menghormati asas praduga tak bersalah," ujar Wakil Ketua MKD Habiburokhman, Jumat, 23 April.
Politikus Gerindra itu mengatakan, pihaknya tidak mau berasumsi berlebihan terkait perkara tersebut. Menurutnya lebih baik menunggu hasil pendalaman kasus oleh KPK.
"Sejauh ini informasi masih sepihak dari si tersangka dan belum ada konfirmasi dari pihak Pak Azis. Kami enggak mau berandai andai dan berasumsi, kita tunggu saja hasil kerja KPK," kata Habiburokhman.
Dia mempersilakan KPK untuk bekerja profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kita percayakan agar KPK bisa kerja profesional sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.
Baca juga:
- Wapres Ma'ruf Amin Ingin Santri Dapat Pengecualian Mudik Lebaran
- Update COVID-19 Per 23 April: Kasus Baru 5.436, Akumulasi 1.632.248 Kasus
- Mobil Porsche Nyelonong ke Jalur Busway, Wagub DKI: Tidak Usah Dicari, Serahkan Diri dan Minta Maaf
- Mengapa WNA India Bisa Masuk ke Indonesia? Kemenkes: Mereka Punya KITAS
Alur perkara
Ketua KPK Firli Bahuri membongkar kongkalikong suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, M Syahrial (MS). Ada pertemuan yang dihadiri penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai di rumah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
“Pada Oktober 2020, SRP (Stepanus Robin Pattuju, penyidik KPK) melakukan pertemuan dengan MS (Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial) di rumah dinas AZ (Azis Syamsuddin) Wakil Ketua DPR RI,” kata Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis, 22 April malam.
Dalam pertemuan itu, Firli Bahuri menyebut Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memperkenalkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS).
“Karena diduga MS memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap prnyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK,” jelasnya.
Menindaklanjuti pertemuan di rumah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) mengenalkan pengacara Maskur Husain (MH) kepada Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS).
“SRP bersama MH (Maskur Husain, pengacara) sepakat untuk membuat komitmen dengan MS (Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial) terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar,” ungkap Firli.
Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial menyetujui permintaan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan pengacara Maskur Husain (MH). MS mentransfer uang lewat rekening Riefka Amalia, teman dari saudara penyidik KPK. Wali Kota Tanjungbalai juga memberikan uang secara tunai kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP).
“Hingga total uang yang telah diterima SRP sebesar Rp1,3 miliar,” katanya.
“Setelah uang diterima, SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK,” imbuhnya.
Dari uang yang diberikan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial itu, pengacara Maskur Husain menerima uang total Rp525 juta lewat penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP). MH diduga juga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp200 juta.
“Sedangkan SRP (penyidik KPK) dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama RA (Riefka Amalia) sebesar Rp438 juta,” pungkas Firli.