Angka Kemiskinan Jakarta Meningkat, DPRD Soroti Pendataan Warga Miskin Belum Tepat Sasaran
JAKARTA - Angka kemiskinan warga Ibu Kota pada tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria menyebut salah satu faktornya adalah pendataan warga miskin yang belum tepat sasaran.
Pendataan tersebut masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Biasanya, warga yang masuk dalam DTKS menjadi sasaran penerima bantuan sosial dari pemerintah.
"Teman-teman Komisi E menyoroti persoalan DTKS. DTKS kan adalah roh dari segala sesuatu untuk mendapatkan bantuan. KJP, bantuan lansia, itu kan melalui data DTKS," kata Iman kepada wartawan, Selasa, 20 April.
Untuk memperbaiki masalah tidak tepatnya sasaran DTKS, Iman meminta Dinas Sosial (Dinsos) untuk lebih sering memperbaharui pendataan warga miskin yang masuk dalam DTKS. Iman meminta Dinsos berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait perlunakan pendataan itu.
"Prosedurnya diperlunak lah. Pintu untuk penerimaan itu jangan setahun dua kali. Kita minta supaya pintunya itu dibuka tiga atau empat kali dalam setahun, jadi warga tidak terlalu lama menunggu," tutur Iman.
Baca juga:
- Angka Kemiskinan Meningkat, PDIP: Gubernur Anies Tak Miliki Program Penanggulangan Kemiskinan
- Kemiskinan Meningkat di Jakarta, Pemprov DKI Geliatkan UMKM dengan Beri Bantuan Rp1,2 Juta
- KSAD: Saya Terbuka dan Tidak Bohong, Tiap Tahun Banyak Prajurit TNI yang Membelot
- Menhub Budi Karya: Korban Jiwa Akibat Kecelakaan 4 Orang per Jam
Iman meminta Dinsos DKI lebih proaktif dalam pengisian DTKS. Apalagi, diperkirakan warga miskin Ibu Kota akan meningkat usai bulan Ramadan.
"Harapan kita ke depannya, Dinsos lebih proaktif lagi. Terutama yang sekarang ini, PMKS di lapangan agar bisa dijaga. Karena pasti banyak orang datang dari kampung, musiman saat Ramadan," ungkap Iman.
Selain itu, Iman berharap agar Dinsos bisa mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) agar proses inventarisasi DTKS dilakukan secara tepat sasaran. Termasuk, penyediaan SDM di kelurahan sehingga mempermudah warga dalam kepengurusan administrasi DTKS secara tatap muka.
“Orang-orang di Dinas Sosial harapan kita ini supaya ada yang stand by, jangan sudah masyarakat menunggu jauh-jauh ke kelurahan dengan mendaftar DTKS, jangan bilang orangnya lagi survei tapi tidak tahu surveynya ke mana. Kita juga akan rekomendasikan masalah DTKS ini dari Komisi E,” pungkasnya.