Golkar DKI Klaim Konstituen Setuju Gubernur Ditunjuk DPRD: yang Penting Legislatif Dipilih Langsung
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Basri Baco mengklaim konstituen di daerah pemilihannya (dapil) setuju dengan usulan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta dipilih oleh DPRD.
Hal ini merespons merespons wacana Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan gubernur hingga bupati ditunjuk oleh DPRD.
"Kalau saya pribadi, konstituen saya lebih setuju. Yang penting calegnya dipilih langsung, yg penting legislatif dipilih langsung, presidennya dipilih langsung," kata Baco kepada wartawan, Jumat, 10 Januari.
Menurut Baco, DPRD sejatinya adalah kepanjang tangan rakyat yang memilihnya dalam pemilu legislatif. Sehingga, wajar jika kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota ditunjuk oleh anggota dewan.
"Gubernur, wali kota, mah sudah ada perwakilan namanya DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota," tutur Baco.
Menurut Baco, Prabowo menyadari perlunya evaluasi sistem pemilu di Indonesia. Merujuk pada Pilkada 2024, biaya politik calon kepala daerah dan partai pengusungnya begitu tinggi.
"Cost-nya terlalu tinggi yang dikhawatirkan akan memanggang psikologis para gubernur, bupati, wali kota, yang terpilih karena beban biaya yang dikeluarkan terlalu besar dan banyak," urai Baco.
Hanya saja, sebagai anggota legislatif tingkat daerah, Baco menyerahkan kembali keputusan kepada pemerintah pusat dan DPR RI mengenai wacana kepala daerah dipilih DPRD.
"Kita anggap aja ada niat baik dan positifnya. Tapi ini perlu kajian panjang, tidak cepat juga, tidak mudah juga. Kalau dari pusat sudah ditentukan kan kita DKI cuman ngikut," tutur dia.
Baca juga:
Sebelumnya, Prabowo mengajak seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik yang hadir pada Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024, untuk memperbaiki sistem politik yang menghabiskan puluhan triliun dalam satu-dua hari setiap penyelenggaraan pemilu.
Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD pun muncul usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik di Indonesia yang dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
"Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita," ungkap Prabowo.