Ahli Perencanaan 'Peringatkan' Jokowi: Ibu Kota Baru Harus Penuhi Standar Pembangunan

JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) Phil Hendricus Andy Simarmata mengatakan ibu kota negara (IKN) baru harus memenuhi standar bangunan yang ada selama ini. Karena itu, kata dia, pembangunan ibu kota baru harus bersifat menyeluruh dari makro sampai mikro.

"Visi ibu kota baru bisa diterjemahkan ke dalam proses konstruksi yang memenuhi standar pembangunan," katanya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 15 April.

Lebih lanjut, Andy juga berharap ibu kota baru di Sepaku, Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur ini bisa menjadi contoh bagi internasional, khususnya dengan mengedepankan alam dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal.

"Kita cepat prosesnya, tapi kita tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga kemudian kita bisa betul-betul menghadirkan ibu kota yang dicintai," ucapnya.

Dia juga memberi masukan kepada Jokowi mengenai pentingnya suatu proses dilakukan secara terukur. Termasuk sayembara yang dilakukan untuk bangunan gedung bisa dilakukan secara baik.

"Tadi kami mengusulkan, khususnya dari Ikatan Arsitek Indonesia dan Green Building Council Indonesia, agar sayembara-sayembara untuk bangunan-bangunan, gedung, bisa dilakukan secara proper. Dengan kerangka acuan kerja yang terukur, sehingga kita bisa dapatkan yang terbaik bagi ibu kota kita," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada hari ini menerima asosiasi perencanaan, perancangan dan keinsinyuran di Istana Kepresidenan Jakarta. Kehadiran mereka guna membahas mengenai desain dan rancangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Sepaku, Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pertemuan ini menunjukkan bahwa pemerintah akan terbuka terhadap setiap gagasan untuk pembangunan IKN baru.

"Kami bersama Presiden (Jokowi) menerima ikatan ahli profesi dalam hal ini dari semua disiplin keilmuan di bidang arsitektur, di bidang perencanaan, regional planning, lingkungan hidup yang semuanya di sektor keinsinyuran," katanya.

Menurut Suharso, seluruh elemen dapat berpartisipasi sekecil apapun di dalam pembangunan IKN baru. Tak terkecuali, para anggota dari asosiasi perencanaan, perancangan, dan keinsinyuran. Karena pada prinsipnya pemerintah ingin semua orang berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

"Tadi Presiden mendengar seksama masukan itu untuk menjadikan pertimbangan (dalam desain pembangungan IKN)," tuturnya.

Tak hanya itu, kata Suharso, Jokowi juga membuka peluang bagi para anggota asosiasi untuk masuk dalam jajaran Badan Otorita Ibu Kota. Namun, sayangnya dia tidak menjelaskan lebih jauh kapan badan ini akan dibentuk.

"Setidak-tidaknya bisa memberikan rekomendasi tentang segala hal tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara," ujarnya.