Anies Baswedan Pernah Tegaskan Jakarta sebagai Kota Paling Buruk Soal Lingkungan Hidup

JAKARTA - Delapan tahun yang lalu, 24 Desember 2016, Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan Jakarta kota paling buruk soal lingkungan hidup. Anies mengunggap penataan urusan manusia dan lingkungan amburadul.

Ia ambil contoh urusan reklamasi Teluk Jakarta. Sebelumnya, proyek reklamasi Teluk Jakarta jadi andalan pemerintah DKI Jakarta melawan dua bencana: banjir rob dan luapan 13 sungai. Masalah muncul. Masalah lingkungan hidup yang disebabkan bejibun.

Upaya menambah luas daratan Jakarta layaknya Singapura pernah muncul di era Orde Baru (Orba). Opsi itu digunakan untuk menambah luas daratan di Pantai Utara Jakarta. Keinginan itu muncul lewat Kepres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Proyek itu tak berjalan lancar. Runtuhnya Orba semasa 1998 jadi muaranya. Wacana proyek itu muncul kembali ke permukaan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat Peraturan Presiden (Perpres) No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisr dan Pulau-Pulau Kecil.

Tujuan reklamasi yang tadinya hanya menambah daratan saja, diubah untuk menampung 17 pulau baru yang diberikan nama A hingga Q. Proyek itu terus berjalan hingga Jakarta dikomandoi oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok merasa proyek reklamasi punya banyak keuntungan.

Ia tak hanya melihat potensi ekonominya. ia juga melihat reklamasi dapat menanggulangi dua masalah sekaligus: banjir rob dan luapan dari 13 sungai. Ahok boleh melihat begitu. Namun, tidak dengan masyarakat luas.

Urusan reklamasi dianggap banyak mudarat ketimbang manfaat. Pandangan itu diamini pula oleh Menko Kemaritiman, Rizal Ramli. Ia sampai menerbitkan moratorium reklamasi pada April 2016. Ia menganggap reklamasi hanya menghadirkan banyak masalah.

Ekosistem laut rusak. Nelayan kian sulit menangkap ikan. Perkara menanggulangi banjir pun disebutnya pepesan kosong belaka. Alias banjir takkan bisa ditanggulangi hanya dari proyek reklamasi yang jelas hanya mengandalkan manfaat ekonomi belaka.

"Saya juga bingung kenapa dia (Basuki) ngotot. Ahok itu Gubernur DKI atau karyawan pengembang? Satu menteri saja sebenarnya sudah cukup untuk menghentikan. Menteri Lingkungan Hidup, misalnya. Nah, ini tiga menteri dan satu menko.”

“Karena berbahaya itulah, kami memutuskan untuk menghentikan seluruhnya. Itu juga karena termasuk kategori pelanggaran berat. Kalau terjadi sesuatu yang membahayakan, siapa yang akan disalahkan nanti? Pemerintah pusat juga kan. Kami enggak mau ya begitu karena itu sangat membahayakan," ujar Rizal sebagaimana dikutip laman Kompas.com, 19 Juli 2016.

Rizal Ramli boleh jadi dipecat setelah melakukan penolakan terhadap proyek reklamasi. Namun, bukan cuma Rizal sendiri yang menolak reklamasi. Cagub DKI Jakarta, Anies Baswedan pun melakukan hal yang sama. Ia menegaskan bahwa Jakarta sudah jadi kota paling buruk dalam hal lingkungan hidup pada 24 Desember 2016.

Ia ingin proyek dihentikan. Anies tak melihat manfaat lebihnya, selain kerusakan lingkungan hidup yang kian parah. Ia ingin semuanya berubah kala ia nantinya terpilih dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Ia mencoba pula menanggulangi masalah banjir, macet, hingga emisi gas buang.

"Jakarta ini lingkungannya paling buruk. Ini di dunia di ranking bawah dari kriteria people, planet, profit. Jakarta ini buruk untuk manusianya dan ligkungannya. Saya akan memperbaiki itu bila terpilih nanti. Masalah reklamasi sudah saya sampaikan jauh hari bahwa tidak akan kami lanjutkan. Kami tidak pernah setuju," ujar Anies Baswedan dikutip laman Detik.com, 24 Desember 2016.