PKS Dukung Pilkada Lewat DPRD, Klaim Bisa Kurangi Kecurangan dan Hemat Anggaran
JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, pemilihan gubernur, bupati dan walikota lewat DPRD bisa meminimalisir berbagai kecurangan saat pemilu.
"PKS mendukung wacana Pilkada melalui DPRD yang disampaikan Presiden Prabowo. Sudah saatnya pelaksanaan Pilkada langsung dievaluasi secara menyeluruh," ujar Muzzammil, kepada wartawan Kamis, 19 Desember.
Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) itu menilai, kecurangan seperti money politics atau intervensi aparat bisa dihilangkan jika Pilkada dilakukan melalui DPRD. Nantinya, kata dia, Bawaslu dapat bekerjasama dengan Polisi, Jaksa, dan KPK untuk memperketat pengawasan.
"Dalam Pilkada langsung selama ini berbagai kecurangan terjadi seperti politik uang, keberpihakan oknum aparat untuk mendukung calon tertentu, politisasi dana bansos, rekapitulasi suara, dan lain sebagainya. Jika Pilkada dipilih melalui DPRD, berbagai kecurangan tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan," jelas Muzzammil.
Legislator Dapil Lampung ini juga menilai, dana besar negara yang dihabiskan untuk perhelatan Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.
"Dalam beberapa pilkada serentak terakhir dari 2017, 2018, 2020, dan 2024 total anggaran yang digelontorkan menyentuh kisaran Rp 80,65 triliun. Dana besar tersebut bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti membuka lebih banyak lapangan kerja, memberikan modal usaha, peningkatan infrastruktur jalan, membangun ruang kelas baru, penambahan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya," kata Muzzammil.
Selain itu, menurut Muzzammil, Pilkada langsung membuka potensi adanya konflik dan polarisasi di tengah masyarakat serta terjadinya diskriminasi pembangunan.
"Kita saksikan pada sejumlah daerah, selama ini terjadi konflik dan polarisasi di tengah masyarakat dalam proses Pilkada langsung. Selain itu, terjadi pula diskriminasi pembangunan, seperti suatu desa yang tidak banyak memilih kandidat yang menang biasanya tidak diprioritaskan pembangunannya," ucapnya.
Muzzammil menyebut, Pilkada melalui DPRD juga bagian dari proses yang demokratis, sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Sila ke-4 Pancasila.
Baca juga:
Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis," katanya.
"Dengan demikian, Pilkada melalui DPRD juga bagian dari proses yang demokratis serta implementasi dari demokrasi perwakilan sesuai sila ke-4 Pancasila. Meskipun dipilih di DPRD, landasan hikmah kebijaksanaan (etika dan moral) menjadi syarat mutlak pelaksanaannya," pungkasnya.