Tiap Ratas, Jokowi Kerap Ingatkan Menterinya Tak Korupsi
JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap mengingatkan para menterinya agar tak korupsi. Korupsi disebut menyengsarakan rakyat.
Mantan Panglima TNI itu juga menyebut, hal ini bukan hanya sekali disampaikan oleh Jokowi. Peringatan tersebut, sambungnya, kerap disampaikan Jokowi setiap rapat dengan para menterinya.
"Saya ingin mengingatkan arahan bapak presiden yang sering disampaikan saat rapat terbatas kabinet, yaitu untuk menciptakan sistem yang menutup celah korupsi. Jangan korupsi apapun atas hak rakyat," kata Moeldoko dalam acara peluncuran aksi pencegahan korupsi Stranas PK 2021-2022 yang ditayangkan di YouTube KPK RI, Selasa, 13 April.
Selain itu, Jokowi juga selalu mengingatkan bawahannya untuk tak menyalahgunakan kewenangan yang mereka miliki. Sebab, penyalahgunaan wewenang adalah awal dari perbuatan korupsi yang merugikan masyarakat.
"Jangan menyalahgunakan kewenangann, jangan mau disuap, serta jangan melakukan pungli. Karena pada dasarnya dan pada akhirnya yang jadi korban adalah rakyat," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Moeldoko juga meminta para pejabat tak mencoba untuk korupsi saat masih aktif menjabat. Sebab, sistem pencegahan korupsi di Tanah Air makin kuat.
"Sistem pencegahan korupsi sudah semakin kita perkuat dari hulu ke hilir. Jadi bagi siapapun yang masih nekat pasti akan disikat tanpa pandang bulu," katanya dalam acara yang sama.
Baca juga:
- Kapolri: Polisi Terlibat Narkoba Kalau Memang Tidak Bisa Dibina Ya Sudah Binasakan Saja
- Kerugian Akibat Brutalitas KKB di Distrik Beoga Papua Sentuh Rp7,2 Miliar, Anak Pedalaman Terancam Putus Sekolah
- Kementerian PUPR Alokasikan Anggaran Rp4,8 Miliar untuk Penataan Kelurahan Rawan Kumuh di Mataram
- Kendali Joko dalam Kasus Bansos: Mau Ponakan Dirjen atau Menteri, Saya Tidak Perduli
Moeldoko menyebut ada enam aksi yang jadi poin penting dalam Stranas PK (Pemberantasan Korupsi). Pertama, percepatan perizinan dan tata kelola ekspor impor.
Berikutnya, memperkuat efektifitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa. Ketiga adalah pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) untuk ketepatan subsidi. Keempat, penguatan surat penyediaan dana (SPD) untuk ketepatan subsidi.
"Kelima, penguatan pengendalian internal pemerintah. Terkahir adalah penguatan integritas aparat penegak hukum bersama enam aksi lain, yang berpotensi menjadi game changer apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan berorientasi hasil," ungkapnya.
Mantan Panglima TNI ini berharap, aksi tersebut bisa jadi fokus dan sasaran pencegahan korupsi di Indonesia. Selanjutnya, aksi ini juga diharap bisa jadi acuan dan panduan bagi kementerian, lembaga, sampai pemerintah daerah untuk mencegah korupsi ke depannya.
Enam aksi itu diyakini mujarab memberantas korupsi di Indonesia. Dia meyakini tindak korupsi bisa hilang jika enam aksi itu dijalankan dengan baik.