4 Polisi India Dicopot hingga Dinonaktifkan Buntut Demonstran Hindu Terobos Masuk Kedubes Bangladesh
JAKARTA - Aksi unjuk rasa massa berujung ricuh menerobos paksa gedung Kedutaan Besar (Kedubes) Bangladesh di Agartala, Tripura, India, menyeret sejumlah anggota polisi ke pengadilan etik.
Sebanyak empat polisi India yang bertanggungjawab terhadap pengamanan demonstrasi dijatuhi sanksi, sementara tujuh orang demonstran telah diamankan.
SP Tripura Barat, Kiran Kumar K mengatakan, tiga polisi dinonaktifkan sementara, sementara satu lagi wakil kepala polisi dicopot.
"Kasus suo-motu telah dilaporkan di kantor polisi New Capital Complex (NCC) atas insiden tersebut. Tujuh orang telah ditangkap sejauh ini atas dugaan keterlibatan mereka dalam insiden tersebut," demikian kanotr berita PTI melaporkan, dikutip dari Hindustan Times, Selasa 3 November.
Menanggapi situasi keamanan di wilayah Kedubes atau Komisi Tinggi Asisten Bangladesh di Agartala, Kiran mengatakan sejumlah personel CRPF dan Tripura State Rifles (TSR) dikerahkan untuk melakukan penjagaan.
Demonstrasi di depan Kedubes Bangladesh di Agartala berujung ricuh setelah sedikitnya 50 massa menerobos masuk kantor kosulat tersebut pada Senin 2 Desember.
Aksi massa di India itu dilakukan sebagai bagian protes terhadap penangkapan seorang biksu Hindu, Chinmoy Krishna Das di Bangladesh.
"Insiden pelanggaran lokasi di Kedubes Bangladesh di Agartala sangat disesalkan. Properti diplomatik dan konsuler tidak boleh menjadi sasaran dalam keadaan apa pun," kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) India dalam pernyataannya.
Baca juga:
- Biden Berupaya Beri Bantuan Militer ke Ukraina Sebanyak Mungkin Sebelum Trump Dilantik
- KPK Cecar Antonius Kosasih soal Investasi di PT Taspen yang Berujung Fiktif
- Australia Sita 2,3 Ton Kokain dari Amerika Selatan, 13 Tersangka Ditangkap
- Rekapitulasi Belum Selesai, KPU Tegaskan Unggahan Real Count Pilkada Jakarta 2 Putaran Hoaks
Sebelumnya, Kemenlu India telah menyampaikan kekhawatirannya kepada Bangladesh atas serangan yang ditargetkan terhadap umat Hindu pada tanggal 29 November.
Juru Bicara Kemenlu India Randhir Jaiswal mengatakan, meningkatnya peristiwa kekerasan terhadap kaum minoritas tidak bisa begitu saja diabaikan.
Jaiswal meminta pemerintah sementara Bangladesh yang dipimpin Pelaksana Tugas Perdana Menteri Muhammad Yunus untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi semua kaum minoritas.
"India secara konsisten dan tegas telah menyampaikan kepada pemerintah Bangladesh tentang ancaman dan serangan yang ditargetkan terhadap umat Hindu dan kaum minoritas lainnya. Kami prihatin dengan lonjakan retorika ekstremis. Meningkatnya insiden kekerasan dan provokasi tidak dapat dianggap hanya sebagai berlebihan di media. Kami meminta Bangladesh untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi kaum minoritas," kata Jaiswal.