Ketika Kotak Kosong Menjadi Simbol Ketidakpuasan Publik

Pilihan masyarakat jatuh pada kotak kosong dalam Pilkada Pangkalpinang dan Bangka 2024. Ini bukan sekadar kemenangan teknis, tetapi protes keras terhadap demokrasi yang kehilangan maknanya. Pesannya tegas: rakyat menolak dipaksa memilih dalam sistem yang tidak memberikan alternatif.

Kejadian ini kembali menorehkan sejarah. Untuk kedua kalinya, kotak kosong menang telak melawan calon tunggal. Berdasarkan data real count, kotak kosong meraih 57,3 persen suara di Pangkalpinang dan 54,1 persen di Bangka. Sebelumnya, Pilwakot Makassar 2018 juga menyaksikan kemenangan kotak kosong dengan 53,23 persen suara. Ini bukan kebetulan. Rakyat memilih untuk menolak, bukan karena puas, tetapi karena kecewa.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Andriadi Achmad, seperti dimuat di VOI, menilai kemenangan kotak kosong mencerminkan kegagalan partai politik. Partai tidak mampu menyediakan kandidat yang mewakili aspirasi publik. Demokrasi yang dipaksakan seperti ini hanya merugikan rakyat.

Agus Setiawan, relawan kotak kosong di Pangkalpinang, menguatkan pernyataan itu. Menurutnya, kemenangan kotak kosong adalah "pesan rakyat yang tidak ingin dipaksa menerima calon tanpa pilihan." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kompetisi nyata dalam demokrasi, bukan sekadar formalitas prosedural.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menjadwalkan Pilkada ulang untuk Pangkalpinang dan Bangka paling lambat September 2025. Namun, apakah ini cukup? Jika mekanisme Pilkada tidak diubah untuk melibatkan masyarakat lebih aktif, protes yang sama mungkin akan terulang. Rakyat tidak ingin sekadar menjadi penonton dalam demokrasi.

Kemenangan kotak kosong tidak hanya kritik terhadap calon tunggal, tetapi juga tamparan keras bagi elite politik. Demokrasi tidak seharusnya hanya menjadi panggung formalitas. Ia harus menyediakan ruang nyata bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Tulisan Dewi Anggraini, Ketua Program Studi S1 Ilmu Politik Universitas Andalas di unand.ac.id menyebut, kemenangan kotak kosong sebagai refleksi demokrasi yang belum matang. Namun, ini juga adalah fase transisi menuju demokrasi yang lebih substansial. Masyarakat semakin kritis. Pesan ini tidak bisa diabaikan.

Ketika rakyat diberi pilihan tanpa alternatif, mereka menciptakan cara untuk menolak secara elegan melalui kotak suara. Fenomena ini menegaskan bahwa demokrasi yang dipaksakan atau hanya formalitas tidak lagi cukup. Kotak kosong adalah simbol perlawanan terhadap sistem yang mengabaikan aspirasi rakyat. Elite politik harus segera berbenah.

Apa yang harus dilakukan? Pertama, partai politik harus serius mengusung kader yang kompeten dan memiliki integritas. Kedua, proses seleksi calon harus transparan dan melibatkan masyarakat. Ketiga, KPU harus menjamin penyelenggaraan Pilkada yang terbuka dan bebas dari pengaruh siapapun. Memang terkesan normatif, tapi jika langkah ini tidak dilakukan, kotak kosong akan terus menjadi pilihan yang menakutkan bagi calon tunggal.

Demokrasi harus menjadi ruang di mana suara rakyat, sekecil apa pun, didengar dan dihargai. Kotak kosong adalah simbol bahwa rakyat tidak lagi mau berkompromi dengan sistem yang meminggirkan aspirasi mereka.