Menlu Italia Harapkan Negara G7 Kompak Soal Surat Perintah Penangkapan PM Israel Netanyahu
JAKARTA - Negara anggota Kelompok Tujuh (G7) diharapkan kompak dan satu suara mengenai surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang diterbitkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan pada Hari Senin, kelompok G7 tengah mencari posisi yang sama terkait surat perintah penangkapan yang diterbitkan ICC.
"Kita perlu bersatu dalam hal ini," kata Tajani setelah menjadi tuan rumah sesi kerja pertama dari pertemuan dua hari para menteri luar negeri dari negara-negara G7, melansir Reuters 26 November.
Sebelumnya, Amerika Serikat, salah satu negara anggota G7, telah menolak keputusan ICC, dengan Presiden Joe Biden menggambarkannya sebagai sesuatu yang keterlaluan.
Selain Negeri Paman Sam, kelompok ini terdiri dari Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis serta Uni Eropa.
Menlu Tajani, bagian dari pemerintahan koalisi yang tampaknya terpecah belah dalam masalah ICC, mengatakan ia ingin G7 berbicara dengan satu suara.
"Kami telah membicarakannya, mari kita lihat apakah kami dapat mengambil bagian dalam komunike akhir yang didedikasikan untuk ini, kami sedang berupaya untuk menemukan kesepakatan," tambah Tajani.
Diketahui, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap ON Netanyahu, mantan kepala pertahanan Israel Yoav Gallant, serta seorang pemimpin Hamas, Ibrahim Al-Masri alias Mohammed Deif pada Hari Kamis pekan lalu, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza.
Israel mengecam keputusan itu sebagai tindakan yang memalukan dan tidak masuk akal.
Menlu Tajani mengatakan, ia mengundang rekan-rekannya dari Yordania, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Qatar untuk bergabung dalam pertemuan G7 di Fiuggi, kota yang berjarak sekitar 80 kilometer di tenggara Roma.
Baca juga:
- Menhan Jerman Sebut Eropa Sepakat Meningkatkan Dukungan Militer untuk Ukraina
- Pria Rusia yang Dipenjara karena Membakar Al-Qur'an Dihukum 14 Tahun dengan Tuduhan Pengkhianatan
- UNESCO Adopsi Resolusi yang Mendukung Keberlanjutan Kegiatan Pendidikan UNRWA di Wilayah Palestina
- Israel akan Setujui Gencatan Senjata di Lebanon, Pejabat Sebut Khawatir 'Dihukum' AS lewat Resolusi DK PBB
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan diskusi sedang berlangsung sementara prospek untuk terobosan perjanjian gencatan senjata Lebanon antara Israel dan Hizbullah mulai membaik.
"Saat ini kami sedang berdiskusi dengan mitra kami dari Negara-negara Teluk dan dunia Arab tentang bagaimana kami dapat, dalam situasi ini, setidaknya mungkin menyelesaikan salah satu tantangan utama, situasi di Lebanon, dan akhirnya mencapai gencatan senjata," jelasnya.
"Momentumnya sekarang tampaknya lebih dekat daripada beberapa hari atau bahkan beberapa minggu yang lalu," tambah Menlu Baerbock.