Disebut Terlibat Konflik Gaza, Legislator Golkar Minta Pemerintah Tolak Investasi Starlink

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Firnando H Ganinduto mengingatkan pemerintah untuk menolak keras investasi Starlink di Tanah Air. Dia menekankan semangat Indonesia adalah mendukung penuh kemerdekaan Palestina.

Hal itu disampaikan Firnando menanggapi petisi yang menyebut Starlink terlibat dalam pembantaian anak dan perempuan di Gaza.

"Kalau memang Starlink terafiliasi dengan pembangunan infrastructure komunikasi untuk Israel selama perang, di mana secara teknis memang Starlink ini dapat di fungsikan sebagai infrastructure komunikasi di mana-mana. Jadi seharusnya Starlink ini kita tolak keras" ujar Firnando kepada wartawan, Selasa, 19 November.

"Karena sesuai dengan semangat Republik Indonesia untuk selalu mendukung penuh kemerdekaan Palestina serta menolak semua perang yang ada di muka bumi ini," sambungnya. 

Dalam petisi yang beredar, disebutkan jika Israel yang secara aktif menggunakan teknologi canggih untuk mendukung operasi militernya, telah memanfaatkan layanan Starlink guna memperkuat infrastruktur komunikasi selama konflik berlangsung.

Dengan jaringan internet berkecepatan tinggi dan tahan terhadap gangguan itu, Starlink dinilai memungkinkan mendukung koordinasi militer dan pemantauan wilayah secara real time.

Koneksi ini diklaim diperlukan untuk keamanan dan efisiensi operasi. Tetapi di sisi lain, teknologi ini secara tidak langsung ikut andil pada peningkatan serangan yang menargetkan wilayah Gaza. Ketika infrastruktur komunikasi Israel tetap utuh, rakyat Palestina sering kali kehilangan akses ke informasi, komunikasi, bahkan layanan darurat memperparah penderitaan mereka.

Petisi itu juga menyebut serangan udara dan pemboman yang dilancarkan dengan dukungan teknologi tinggi, termasuk komunikasi berbasis satelit, telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan pertumpahan darah di mana-mana. Bahkan korban jiwa yang berjatuhan, bukan hanya laki-laki saja tetapi juga perempuan dan anak-anak menjadi sasaran.

Petisi juga menyinggung soal darah anak-anak Palestina yang menjadi sorotan karena secara hukum internasional israel telah melanggar aturan yang sudah menjadi kesepakatan. Selain itu, pemblokiran akses teknologi bagi rakyat Palestina memperdalam ketimpangan digital.

Sedangkan Starlink, justru memiliki andil untuk mendukung infrastruktur Israel. Rakyat Gaza berjuang untuk tetap terhubung dengan dunia luar, baik untuk meminta bantuan internasional maupun sekadar memberi tahu keluarga mereka bahwa mereka masih hidup.

Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, mendorong pemerintah untuk mencari tahu kebenaran dari petisi tersebut. Menurutnya, informasi yang beredar ke publik harus ditampung sebagai peringatan agar tak membuat keputusan yang salah, salah satunya dalam menentukan kerja sama dengan Starlink.

"Menurut saya perlu dibuktikan, kalau memang terlibat, cuma kan itu informasi media juga, perlu juga kita bersikap itu harus ada data, kalau memang ada data yang menguatkan itu kita perlu menunda dulu kerja sama dengan starlink," kata Trubus, Selasa, 19 November.

Trubus menilai, pemerintah harus melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, kata dia, kerugian Indonesia atas perang di Gaza cukup besar, misalnya pengeboman Rumah Sakit Indonesia di lokasi konflik. 

"Benarkah itu, terus kita juga harus mempertimbangkannya dengan Indonesia sendiri, kerugian Indonesia di Gaza juga kan sangat besar, Rumah Sakit yang dibom. Jadi apa perlu kita bersikap, sikap kita kan sudah tegas mendukung kemerdekaan Indonesia," katanya.

Trubus berharap pemerintah hati-hati dalam memutuskan kerja sama dengan Starlink. Terlebih, nilai investasi Starlink di Indonesia sangat kecil dan tidak terlalu berdampak baik terhadap ekonomi Tanah Air.

"Toh investasi ke Indonesia juga sangat kecil, kalau enggak salah Rp30 miliar, pegawainya juga sedikit, karena harapannya di situ membawa penyerapan tenaga kerja, tapi nyatanya enggak, karena kantor pusatnya juga di Malaysia. Bukan di Indonesia, kalau di Indonesia kaya kantor cabang," kata Trubus.