Korea Selatan Tinjau Penagihan Pinjaman untuk Pembangunan Jalan dan Rel yang Diledakan Korea Utara
JAKARTA - Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan pada Hari Senin, pihaknya sedang meninjau langkah-langkah untuk menagih pinjaman yang diberikan kepada Korea Utara untuk membangun jalan dan rel kereta antar-Korea, setelah Pyongyang memerintahkan untuk meledakkannya Oktober lalu.
Kementerian Unifikasi mengungkap langkah-langkah tentatif tersebut sebagai bagian dari rencana kebijakannya untuk paruh kedua Pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol.
Pada tanggal 15 Oktober, Pemerintah Pyongyang memerintahkan penghancuran sebagian jalan dan rel kereta yang terhubung ke Korea Selatan — Jalur Gyeongui di wilayah perbatasan barat dan Jalur Donghae di sepanjang pantai timur — seiring dengan meningkatkan permusuhan dengan Seoul.
Kementerian Unifikasi mengatakan, peninjauan sedang dilakukan, bekerja sama dengan kementerian terkait lainnya, untuk mengupayakan penagihan pinjaman kepada Korea Utara di tengah kekhawatiran kemungkinan penolakan untuk membayarnya kembali setelah meledakkan jalan dan rel kereta antar-Korea.
Dari tahun 2002-2008, Korea Selatan memberikan pinjaman dalam bentuk barang senilai 132,9 juta dolar AS kepada Korea Utara untuk membangun jalan dan rel kereta di sepanjang dua jalur antar-Korea.
"Karena jumlah pinjaman belum ditetapkan karena masalah prosedural, kementerian sedang meninjau apakah penetapan dapat dilakukan sekarang dan apakah tindakan dapat segera diambil untuk menagih pinjaman tanpa masa tenggang," kata seorang pejabat kementerian, melansir The Korea Times 18 November.
Baca juga:
- AS-Filipina Tandatangani Kesepakatan Saling Berbagi Infomasi Intelijen Militer
- Rusia Klaim Tembak Jatuh 59 Drone Ukraina, Dua di Antaranya Mengarah ke Moskow
- Menteri Luar Negeri RI dan Uruguay Dorong Percepatan Negosiasi Indonesia-Mercosur CEPA
- Trump Kemungkinan Tinjau Keputusan Pemerintahan Biden Soal Serangan Ukraina ke Rusia dengan Senjata AS
Berdasarkan rencana kebijakan tersebut, kementerian juga akan berupaya meningkatkan bantuan kepada pembelot Korea Utara, termasuk melalui RUU revisi, yang saat ini tertunda di Majelis Nasional, yang ditujukan untuk memberikan potongan pajak kepada perusahaan yang mempekerjakan pembelot Korea Utara yang telah menetap di Korea Selatan.