Tanpa Menyebut Israel, PBB Desak Pihak Terlibat Konflik di Lebanon Lindungi Pasukan UNIFIL
JAKARTA - Dewan Keamanan PBB mengutuk serangan di Lebanon selatan dalam beberapa minggu terakhir mengakibatkan sejumlah pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon alias United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) mengalami luka-luka.
Tanpa menyebut nama Israel, 15 anggota Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu 13 November waktu setempat, mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik di Lebanon mengambil semua langkah yang mungkin untuk menghormati keselamatan dan keamanan personel dan fasilitas UNIFIL.
Dewan Keamanan PBB juga menegaskan pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran serangan.
Baca juga:
- Jaksa Agung Diminta Jelaskan Kasus Tom Lembong, Komisi III DPR: Jangan-jangan Ini Orderan
- Paman Birin Mundur dari Jabatan Gubernur Kalsel Usai Status Tersangka Gugur
- Dilantik Kapolri, Komjen Ahmad Dofiri Resmi Jadi Wakapolri
- Survei SMRC: Elektabilitas Pramono-Rano Unggul, Selisih 6,9 Persen dengan RK-Suswono
UNIFIL terus menjaga dan memantau konflik di sepanjang garis demarkasi berbatasan wilayah pengusaan militer Israel.
Selama setahun terakhir, bentrokan sengit terus terjadi di Lebanon antara militer Israel dengan pejuang Hizbullah yang berkeinginan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Israel menuduh pasukan UNIFIL memberikan perlindungan bagi Hizbullah. Adapun pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon di antaranya berasal dari Indonesia, Malaysia, Spanyol, Irlandia, Austria hingga Prancis.
Israel juga telah memerintahkan UNIFIL untuk menarik pasukannya dari Lebanon selatan demi keselamatan mereka sendiri.
Namun, pasukan internasional tersebut menolak untuk mematuhi. Sebaliknya, UNIFIL bersumpah untuk tetap tinggal dan melaksanakan mandatnya di sepanjang 'Garis Biru' demarkasi antara Lebanon dan Israel, yang ditetapkan oleh PBB pada Juni 2000.
UNIFIL justru mengeluarkan peringatan dengan menyebut, "penghancuran yang disengaja dan langsung oleh tentara Israel terhadap properti UNIFIL yang dapat diidentifikasi dengan jelas merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional" dan resolusi PBB.