Rapat Tertutup dengan Kepala BIN, Komisi I DPR Bahas Daerah Potensi Rawan Pilkada

JAKARTA - Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Muhammad Herindra rapat bersama Komisi I DPR RI Kompleks Parlemen, Senin, 4 November. Dalam rapat yang digelar tertutup itu, Herindra membeberkan daerah-daerah yang berpotensi rawan Pilkada 2024. 

Anggota Komisi I DPR, Ahmad Muzani mengungkapkan, Kepala BIN membahas sejumlah hal mulai dari program 100 hari kerja hingga isu-isu yang menjadi atensi bidang Intelejen. Khususnya, pengamanan pada pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024.  

"Tadi dibicarakan tentang beberapa pemaparan kepala BIN dalam 100 hari ke depan sebagai sebuah program prioritas, yang disampaikan adalah bagaimana mengamankan proses Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November mendatang," ujar Muzani usai rapat bersama KaBIN di Gedung DPR, Senin, 4 November. 

"Dan peta-peta di berbagai daerah, peta peta yang dianggap berpotensi (rawan Pilkada) ringan, sedang dan berat, tadi disampaikan," sambungnya.

Muzani menuturkan, Kepala BIN berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mendukung lembaganya mendapatkan informasi Intelejen. 

"Dan kepala BIN mengatakan bahwa sebagai Intel negara dia akan terus berkoordinasi dengan lembaga negara dan penegak hukum lainnya yakni Polri dan TNI supaya informasi intelijen akan aktif untuk disampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut. Supaya sebagai garis depan polisi dan support TNI supaya lebih tepat sasarannya," kata Sekjen Gerindra itu. 

Muzani mengatakan, kepala BIN menyebutkan beberapa daerah yang dianggap memiliki potensi kerawanan saat pilkada. Namun ia enggan membeberkan daerah mana saja yang dimaksud. 

"Ya ada peristiwa ataupun tuntutan masyarakat masa lalu yang dapat berpotensi untuk kerawanan sehingga itu mestinya menjadi sebuah atensi bagi lembaga," katanya. 

Komisi I DPR, tambah Muzani, mendukung penuh BIN untuk lebih baik lagi ke depan khususnya dalam mendapatkan informasi Intelejen.