Lazzarini Sebut Israel Merusak Kantor UNRWA di Tepi Barat, IDF Salahkan Militan
JAKARTA - Buldozer Israel merusak kantor lembaga bantuan PBB UNRWA di kamp Nur Shams, Tepi Barat pada Hari Kamis, kata kepala lembaga itu, sementara Israel membantah tuduhan tersebut dan menyalahkan kelompok militan.
Kepala UNRWA Philippe Lazzarini dalam unggahannya di media sosial X menuliskan, kantor tersebut rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi.
"Kantor tersebut merupakan pusat untuk memberikan layanan dasar kepada lebih dari 14.000 pengungsi Palestina di kamp tersebut, termasuk pembelajaran untuk anak-anak, kesehatan, sanitasi dan perlindungan sosial," tulisnya di X seperti dikutip 1 November.
"Sekali lagi, fasilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa secara rutin diabaikan, padahal fasilitas-fasilitas tersebut harus dilindungi setiap saat, termasuk di masa konflik," lanjutnya.
Sementara itu, militer Israel (IDF) dalam pernyataannya menyangkal tanggung jawab atas kerusakan apa pun pada gedung itu.
"Klaim kantor UNRWA di Nur Shams dihancurkan oleh tentara IDF adalah salah," bunyi pernyataan itu, mengacu pada Israel Defense Forces, dikutip dari Reuters.
"Militan menanam bahan peledak di sekitar kantor UNRWA yang kemudian diledakkan dalam upaya untuk melukai tentara IDF. Bahan peledak itu kemungkinan menyebabkan kerusakan pada bangunan itu," kata pernyataan IDF.
Sebelumnya, Israel pada Hari Senin mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di negara tersebut, undang-undang yang dapat memengaruhi pekerjaannya di Gaza yang dilanda perang.
Baca juga:
- Awasi Langsung Peluncuran ICBM Baru Korut Hwasong-19, Kim Jong-un: Bukti kepada Dunia
- Korea Utara Klaim ICBM Baru Hwasong-19 yang Diluncurkan Kemarin Rudal Strategis Terkuat di Dunia
- Menlu AS Blinken Sebut Israel dan Lebanon Capai Kemajuan untuk Terapkan Resolusi PBB
- Presiden Zelensky Kecam Sekutu Ukraina karena Tidak Merespons Pengerahan Tentara Korea Utara
Para anggota parlemen yang menyusun undang-undang tersebut mengutip apa yang mereka gambarkan sebagai keterlibatan beberapa staf UNRWA dalam serangan 7 Oktober 2023 di Israel selatan, serta staf yang menjadi anggota Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.
PBB, setelah melakukan penyelidikan, mengatakan pada Bulan Agustus bahwa sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan 7 Oktober dan memecat mereka. UNRWA mengatakan sebagian besar stafnya mematuhi prinsip-prinsip netralitasnya.
Lazzarini sendiri menyebut pemungutan suara untuk melarang UNRWA sebagai "preseden berbahaya" yang menentang piagam PBB dan melanggar kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional.