Pendiri Ripple, Chris Larsen, Berharap Kamala Harris Dapat Mengubah Arah Kebijakan Kripto AS

JAKARTA - Di saat semakin memanasnya perdebatan soal regulasi kripto di Amerika Serikat, pendiri Ripple, Chris Larsen, menyuarakan harapannya agar Wakil Presiden Kamala Harris dapat membawa perubahan dalam kebijakan kripto yang dinilai telah menyimpang di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. 

Dalam wawancara terbarunya dengan CNBC, Larsen mengkritik keras pendekatan AS saat ini terhadap kripto yang ia sebut sebagai "perang terhadap kripto." Ia menyoroti perlunya pendekatan yang lebih pro-pertumbuhan demi mempertahankan posisi AS dalam industri ini di tingkat global.

Sebagai bentuk dukungannya, Larsen menyumbangkan 10 juta XRP atau sekitar 10 juta dolar AS (Rp155 miliar) untuk kampanye Harris. Ia menyatakan keyakinannya bahwa visi ekonomi Harris lebih inovatif dan mendukung dominasi AS di pasar global. “Pesan ekonominya benar-benar memberi harapan. Ini adalah pesan yang mendorong inovasi dan memastikan agar pemain utama Amerika dapat memimpin di industri mereka,” ujar Larsen.

Larsen menekankan bahwa kampanye Biden saat ini kurang memperhatikan potensi kripto. Menurutnya, banyak diskusi terjadi dengan tokoh yang berpotensi masuk ke dalam administrasi Harris. Hal ini menunjukkan bahwa tim Harris tidak hanya terfokus pada kripto, tetapi juga mendengarkan sektor bisnis secara umum. 

“Ada banyak pertemuan dengan orang-orang yang mungkin akan mengisi posisi di administrasi Harris. Apa yang sering didengar adalah bahwa pemerintahan sebelumnya terlalu anti-bisnis dan menciptakan semacam ‘perang kelas’,” jelas Larsen. Ia yakin pendekatan Harris akan berbeda.

Selain itu, Larsen tidak melewatkan kesempatan untuk mengkritik Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Gary Gensler, yang ia sebut sebagai "pejabat publik terburuk di negara ini." Gensler, yang dikenal dengan pendekatan ketat terhadap regulasi kripto, sering dikritik karena lebih mengutamakan penegakan aturan daripada memberikan pedoman yang jelas bagi perusahaan kripto. Kebijakan SEC yang tidak pasti ini dianggap menciptakan lingkungan yang menghambat pertumbuhan industri kripto di AS.

Kasus Ripple yang melibatkan status XRP sebagai sekuritas menjadi contoh nyata dari benturan ini. Bagi Larsen, sikap SEC yang kurang mendukung perkembangan teknologi blockchain di AS adalah peluang besar yang terlewatkan. Dengan pendekatan berbeda dari pemerintahan yang lebih pro-inovasi, ia berharap AS dapat kembali menjadi pusat pengembangan blockchain global.