Telan Anggaran Hingga Rp20 Triliun, Legislator PKS Desak Pemerintah Tanggung Jawab Soal Kartu Prakerja
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani, meminta pemerintah menjelaskan capaian pelaksanaan program kartu prakerja. Sebab, program yang sudah berjalan 11 gelombang dengan alokasi anggaran Rp20 triliun itu belum diketahui apakah target tepat sasaran atau tidak.
"Kartu Prakerja memang bukan (ranah.red) Menaker, tapi saya ingin pemerintah menjelaskan karena bagaimanapun anggaran Rp20 triliun harus bisa dipertanggungjawabkan dan harus bisa dihitung," ujar Netty dalam Raker dan RDP dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR, Rabu 7 April.
Legislator dapil Jawa Barat itu mengungkapkan, jumlah penerima di suatu daerah yakni Badung, Bali, hanya mencapai belasan ribu. Padahal, pelaksanaan sudah memasuki gelombang ke 12. Ia pun khawatir angka penerima program tersebut adalah fiktif.
"Menurut bupati Badung kemarin kartu Prakerja yang dilaksanakan sampai 11 gelombang mereka hanya mendapatkan angka 11.270 orang. Saya khawatir ini menjadi fiktif," kata Netty.
Baca juga:
- Sidang Hoaks Swab RS UMMI Lanjut Pekan Depan, Pengacara Rizieq Siapkan Pertanyaan ke Saksi
- Hakim Tolak Eksepsi Menantu Rizieq Shihab, Sidang Bakal Dilanjutkan Periksa Saksi
- Soal Ranah Publik atau Privat, Tentang NTT dan Atta-Aurel: Jokowi Gagap, Negara Bingung
- Sehari Layani 5 Tamu di Hotel Berbintang, Segini Tarif Mahasiswi Keprawatan Gigi Jual Diri di Mataram
Senada dengan Netty, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem, Fadholi meminta pemerintah untuk mengkaji ulang pelaksanaan program kartu prakerja. Pasalnya, banyak peserta program di daerah tertentu yang masih terkendala teknologi.
"Dasar pemberian kartu ini perlu dikaji ulang, apakah sudah ada alokasi per kabupaten? Kalau diberikan hanya berdasarkan internet saja yang internet nya bagus itu yang lebih cepat, maka tidak bisa terdistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia," ungkap Fadholi.
Menurutnya, perlu dirinci per kabupaten jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Dan harus dipastikan berapa banyak orang yang terkena PHK, termasuk angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan.
Setelah dibagi per wilayah, kata dia, maka akan terlihat datanya. Jadi, yang kesulitan mengakses internet juga bisa terakomodir.
"Kalau kartu prakerja dasarnya cuma pake internet ini sangat menyusahkan maka banyak yang bingung mengakses dan kemudian putus asa karena begitu dimasukkan internetnya itu muser (loading.red) aja enggak masuk-masuk. Sekarang harus ada terobosan baru dibagi per wilayah. Ini perlu betul-betul dievaluasi," kata legislator Jawa Tengah itu.
Menanggapi pertanyaan anggota, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan akan meneruskan masukan Komisi IX DPR kepada Project Management Office (PMP) selaku pelaksana program kartu prakerja.
"Kami akan terus menyampaikan seluruh evaluasi kepada pelaksana program kartu prakerja," kata Ida dalam rapat.
Politikus PKB itu juga mengaku telah meminta pendampingan terhadap pelaksanaan kartu prakerja. Agar masyarakat yang terkendala internet bisa ikut serta dalam program tersebut.
"Dari awal kami minta ada pendampingan agar bisa diakses oleh masyarakat luas bagi yang gaptek lah. Untuk dinas mendampingi peserta kartu prakerja," tandasnya.