Pemadam Kebakaran DKI Jakarta Tak Jadi Punya Helikopter dalam Memori Hari Ini, 26 Oktober 2015

JAKARTA – Memori hari ini, sembilan tahun yang lalu, 26 Oktober 2015, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membatalkan rencana pembelian helikopter untuk pemadam kabakaran DKI Jakarta. Pembatalan itu dilakukan karena pemerintah pusat ternyata telah mengalokasinya dalam APBN.

Sebelumnya, Ahok ngebet ingin pemadam kebakaran di DKI Jakarta punya helikopter. Kehadiran helikopter dianggap mampu bekerja efektif dalam memadamkan api. Ahok pun mengalokasikan anggaran untuk pengadaannya.

Musibah kebakaran di Jakarta kerap tak mudah dipadamkan. Semuanya karena petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kemacetan hingga jalanan sempit. Waktu jadi habis di jalan. Kondisi itu membuat rumah atau gedung yang seharusnya bisa diselamatkan malah ludes dimakan api.

Pemandangan itu sering terlihat. Namun, pemadam kebakaran Jakarta tiada daya melakukan upaya maksimal. Keterbatasan armada jadi problema. Kendala itu tercium oleh Gubernur DKI Jakarta, Ahok. Ia mengakui betapa sulitnya memadamkan api, khususnya di pemukiman kumuh.

Kadang kala mobil pemadam sampai tak bisa masuk. Ahok pun beride supaya Pemadam Kebakaran DKI Jakarta memiliki helikopter. Kehadiran helikopter dirasa penting bagi Jakarta yang notabene sebagai Kota Metropolitan.

Keinginan memiliki capung besi bukan cuma mimpi di siang bolong. Harga helikopter untuk pemadam kebakaran dianggap masuk akal. Harganya sekitar Rp200 miliar. Pemerintah DKI pun mampu menyiapkannya.

Ahok menilai nantinya helikopter bisa multifungsi: memadamkan api dan mengevakuasi korban kebakaran. Ahok pun ingin supaya tiada lagi cerita pemadam kebakaran tak bisa mengakses lokasi. Alhasil, pemadam kebakaran dapat bertugas secara efektif.

"DKI juga itu kan kalau daerah kumuh kebakaran selama ini ratusan dan ribuan (rumah), tapi mobil pemadam kebakaran tidak bisa masuk saking kumuhnya. Kalau sudah pakai helikopter kan bisa langsung (padamkan api).”

“Dari APBD Rp300 miliar doang, helikopter paling mahal Rp200 miliar doang itu sudah gede. Bisa dipakai buat ambulans juga. Jadi multifungsi. UPS saja kita bisa beli Rp1,2 triliun (yang diduga markup), masa helikopter tidak bisa?" sindir Ahok sebagaimana dikutip laman liputan6.com, 24 Oktober 2015.

Keseriusan Ahok menghadirkan helikopter untuk pemadam kebakaran tak diragukan. Belakangan rencana tersebut berhenti di tengah jalan. Ahok memutuskan untuk membatalkan rencana pembelian helikopter pada 26 Oktober 2015.

Pembatalan itu dilakukan setelah Ahok berjumpa Jokowi dan TNI AU. Pemerintah pusat nyatanya telah mengalokasikan urusan pembelian helikopter ke APBN. Helikopter pun nantinya akan diserahkan ke TNI AU.

Ahok menganggap nantinya akan pemerintah DKI Jakarta akan bekerja sama dengan TNI AU jika ada kebakaran. Ia juga memutuskan untuk mengalihkan dana yang disiapkan pemerintah DKI Jakarta untuk membangun rusun, khususnya rusun untuk prajurit.

"Saya sudah bertemu dengan Kepala Staf TNI AU (KSAU), dengan Pak Presiden (Jokowi) juga, dan diketahui ternyata pemerintah pusat sudah menyerahkan pembelian helikopter itu kepada TNI AU. Jadi, kita batalkan saja,"

"Jadi, kalau semuanya sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat didalam APBN, maka kita berpikir sebaiknya anggaran kita dimanfaatkan untuk pembangunan rusun bagi prajurit saja. Kalau sewaktu-waktu di Jakarta ada kebakaran dan butuh helikopter untuk memadamkannya, nanti kita bantuan saja ke TNI AU, Maka dari itu, sekarang anggarannya kita pakai untuk membangun rusun," ungkap Ahok sebagaimana dikutip laman ANTARA, 26 Oktober 2015.